Nilai Investasi Penjaminan Infrastruktur Indonesia Naik Hingga Rp550 Triliun

Konstruksi Media – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 di Jakarta pada Jumat (9/5/2023).

Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo mengatakan, kinerja PT PII pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan kenaikan nilai eksposur Penjaminan PT PII sebesar 16% dari dengan nilai investasi hingga Rp550 Triliun.

Selain itu, kata dia, PT PII mampu mempertahankan kinerja pendapatan serta mendorong pertumbuhan laba bersih dengan mencatatkan pendapatan sebesar Rp1.089 miliar, naik 18% dari tahun sebelumya.

Baca juga: PLTS Nusa Penida Konsisten Pasok Energi Bersih Kelistrikan di Bali

“Sepanjang tahun 2022, PT PII memiliki beberapa inisiatif strategis yang menjadi fokus utama. Salah satunya, adalah dalam bisnis penjaminan. Dalam bisnis ini, PT PII melakukan perluasan penjaminan ke sektor baru, antara lain konservasi energi, perhubungan darat, dan alutsista,” kata Sutopo melalui keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).

Ia mengatakan, fokus PT PII diarahkan kepada penjaminan small scale Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan penjaminan pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Gen-2 Tahun 2022.

Sampai dengan 31 Desember 2022, kata dia, tercatat 49 proyek senilai Rp550 triliun yang dijamin oleh PT PII. Proyek tersebut berupa 33 proyek KPBU dan 16 proyek non-KPBU dengan nilai penjaminan sebesar Rp94,6 triliun, terdiri dari penjaminan proyek infrastruktur sebesar Rp86,8 triliun dan penjaminan non-infrastruktur sebesar Rp7,8 triliun.

Menurut dia, kinerja tersebut menunjukkan dukungan PT PII dalam mendorong investasi dan pembiayaan non-APBN/D untuk infrastruktur nasional serta pembiayaan Kredit Program PEN.

“Dengan arahan dari pemegang saham serta kepercayaan dari stakeholders, PT PII berkomitmen untuk terus mengoptimalisasi peran strategis perseroan sesuai dengan mandat yang diamanahkan oleh Kementerian Keuangan, khususnya dalam memaksimalkan potensi KPBU, dan mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan yang baik serta dapat memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat,” ucap Sutopo.

Baca artikel selanjutnya:

• Hore! Blokir Anggaran PU Dicabut, Langsung Fokus ke Irigasi, Jalan, dan Gaji Petugas
• Korupsi Tol MBZ Rugikan Negara Rp510 Miliar, Tronton Dilarang Lewat
• Program ITDP Selesai, Kementerian PU Dorong Komitmen Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata
• Pertemuan Bilateral AIIB dan OIKN: Dukungan Pendanaan untuk IKN Capai 1 Miliar Dolar AS