Konstruksi Media – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H. Ansar Ahmad, di Jakarta, Jumat (3/1/2025). Dalam pertemuan ini, Wamen Fahri menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk mendukung pemerintah daerah dalam pembangunan rumah, penyediaan hunian layak serta penataan kawasan pesisir.
“Di Indonesia terdapat sekitar 12.000 desa yang berada di kawasan pesisir, termasuk di Kepulauan Riau. Kepri memiliki posisi strategis karena dekat dengan Singapura, yang merupakan kawasan investasi global. Oleh karena itu, selain membangun dan merenovasi rumah, diperlukan juga tata kelola kawasan pesisir yang baik agar mampu menarik minat investor,” ujar Wamen Fahri.
Wamen Fahri menambahkan, upaya perbaikan hunian harus diiringi dengan penataan kawasan yang lebih terintegrasi agar tercipta lingkungan permukiman yang lebih baik.
“Tujuannya adalah mengubah wajah kawasan atau kota, misalnya dari kawasan kumuh menjadi kawasan tertata dengan bangunan yang rapi. Terlebih lagi, kawasan pesisir memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan alamnya,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Fahri meminta Gubernur Kepri untuk menyiapkan desain rencana penataan kawasan dan hunian layak sebagai langkah awal. Hal ini diperlukan agar Kementerian PKP dapat memahami kebutuhan serta jenis dukungan yang bisa diberikan.
“Pemerintah provinsi dapat menyiapkan desain visualisasi rencana penataan. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat membantu, termasuk dalam hal pendanaan. Bahkan, mungkin bisa diadakan sayembara desain, sehingga Kepri bisa menjadi contoh penataan desa pesisir di Indonesia,” kata Wamen Fahri.
Sementara itu, Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, menyampaikan bahwa selain persoalan kawasan pesisir, daerahnya juga menghadapi tantangan terkait kebutuhan hunian layak di kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendatang dari berbagai daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas berbagai terobosan, seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta percepatan proses perizinan PBG menjadi hanya 10 hari. Kami berharap kebijakan ini menjadi stimulus baru untuk pembangunan rumah bagi MBR,” ujar Ansar Ahmad.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas permukiman dan kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir dan perkotaan Kepulauan Riau. (***)
