Lemhanas: Infrastruktur Bakal saling terintegrasi
pembangunan infrastruktur yang berlangsung saat ini menjadikan Indonesia saling terintegrasi wilayah satu dengan lainnya.
Konstruksi Media – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto mengungkapkan pembangunan infrastruktur yang terjadi mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Untuk itu, saat ini pemerintah berharap di 2024 pembangunan infrastruktur yang berlangsung saat ini menjadikan Indonesia saling terintegrasi wilayah satu dengan lainnya.
“Infrastruktur perhubungan darat kami berusaha melihat mengembangkan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia, sehingga tidak numpuk di wilayah Jawa,” ungkap Andi dalam paparannya webinar Peranan Kepemimpinan Nasional dalam mendukung Pembangunan yang berwawasan Nusantara, (18/4/1022).
Ia menambahkan, pihaknya sudah mendengar lama, misalnya keinginan pembangunan kereta api Makassar-Parepare dan saat ini progresnya sedang berjalan. Selain itu, juga sudah mendengar pembangunan kereta api di Kalimantan dan implementasinya sampai saat ini belum terjadi karena berbagai kendala yang dihadapi pemerintah.
“Saat ini ada 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang perkeretaapian yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Yang signifikan jalan yakni LRT di Provinsi Sumatera Selatan, yang kala itu untuk menopang perhelatan Asian Games 2018 lalu,” paparnya,” imbuhnya.
Ia menegaskan, sekali lagi pembangunan infrastruktur peluangnya sangat luar biasa bandara salah satunya untuk membuat jalur-jalur kereta api ini akan mambantu pemerintah menekan biaya distribusi, membuat adanya efisiensi yang sangat luar biasa.
“Tinggal bagaimana kita mengawal pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung ini hingga melebihi tahun 2024 agar perencanaan-perencanaan ini bisa terseb dilakukan,” terangnya..
Untuk infrastruktur jalan tol, jika dilihat ruas jalan tol di Indonesia itu pada dasarnya didominasi Jabodetabek dan Jawa. Jika dilihat diwilayah lainnya belum terbangun secara signifikan, ia mengharapkan jejaring jalan tol ini akan menjadi tumpuan bagi Indonesia untuk memperkecil maslah ketimpangan antar wilayah antara Jawa dan luar Jawa.
Tingkatkan Penggunaan Energi Terbarukan
Andi yang juga eks Sekretaris Kabinet Pemerintahan Joko Widodo berujar berdasarkan data yang diperolehnya pembangunan energi terbarukan cukup siginifikan. Jumlah pembangkit yang bersumber dari energi terbarukan melonjak luar biasa, dari tahun 2010 terus mengalami kenaikan hingga 2021.
“Saat ini semakin banyak jumlah pembangkit terbarukan yang sudah beroperasi, bisa dikatakan di semua provinsi sudah memiliki pembangkit energi terbarukan. Jika dilihat dari sisi proporsi sumber pembangkit energi terbarukan primer masih mengandalkan air.
Ia mengatakan energi yang berasal dari air, sebenarnya juga masih bisa dikembangkan terutama di wilayah Kalimantan dan Papua yang memiliki topografi sungai yang signifikan untuk membangun bendungan.
Baca Juga : PLTS Hybrid Terbesar di Sulawesi Selatan Senilai Rp39,5 Miliar
“Misalnya untuk di Papua kita bisa bangun bendungan di Sungai Membrano tersebut, maka masalah energy di Papua akan terselesaikan, dan Papua akan menjadi green energy sesuai dengan angka yang kita inginkan,” imbuhnya.
Lebih jauh ia mengemukakan, rencana pengembangan EBT pemerintah telah memiliki roadmap hingga 2050, di antaranya Surya memiliki potensi 207,898 MW dan kapasitas terpasang sekitar 231,9 MW (0,11%); Hidro memiliki potensi sebesar 94,476 MW dan sekitar 6.050 MW sudah terpasang (6,40%); Bioenergi memiliki potensi sebesar 32,654 MW dan sekitar 2,131 MW sudah terpasang (6,53%); Bayu memiliki potensi sebesar 60,647 MW dan sekitar 154,3 MW sudah terpasang (0,25%); Panas Bumi memiliki potensi sebesar 29,544 MW dan sekitar 2,270 MW sudah terpasang (7,69%); dan Gelombang Laut memiliki potensi sebesar 17,989 MW dan sampai kini masih belum termanfaatkan.
“Proyeksi kapasitas pembangkit EBT hingga 2025 sebesar 45.153,2 MW dan di 2030 di proyeksikan pembangkit EBT mencapai 69.651,8 MW,” ucapnya.
Selanjutnya, pada 2040 di proyeksikan kapasitasnya mencapai 118.648,9 MW serta di 2050 di proyeksikan penggunaan EBT mencapai 167.646,0 MW. Sehingga target net zero emission di 2060 dapat tercapai, bahkan diusulkan target zero emission dimajukan menjadi tahun 2050.
“Dikhawatirkan kalau negara lain lebih cepat mencapai target nett zero 10 tahun dari target, investasi-investasi pembangunan industry yang berbasis green economy itu tidak akan masuk ke kita. Melainkan cenderung akan masuk ke negara-negara yang pencapaian nett zero nya lebih cepat dari kita,” tutupnya.
Urgensi pembangunan IKN
Ia menjelaskan urgensi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dalam konteks perspektif wawasan nusantara pada dasarnya IKN Nusantara bisa dibuat table tata kelola, misalnya dari sisi regulasi yang sudah ada UU (Undang-Undangnya) tapi aturan yang di keluarkan dari Kementerian /Lembaga terkait belum ada.
Untuk itu, ia meminta pemerintah nantinya membentuk struktur organisasi secara lengkap dan ke dalam Permen terkait (Peraturan Menteri)
“Karena itu harus ada trobosan-trobosan terntentu untuk mempercepat supaya regulasi di tingkat PP, Perpres, Permen, dan Peraturan Lembaga itu supaya cepat keluar,” kata
“Pembangunan di IKN juga diharapkan menjadi smart city, digital hub, sehingga pembangunan infastrukturnya, serta harus adanya keinginan dari kita semua untuk melakukan tindakan lombatan teknologi tersebut,” tuturnya.
Ia mengakui pernah diundang untuk berbicara di Kementerian PUPR, dan dalam paparannya ia memberikan beberapa contoh negara-negara yang ingin membentuk smart city dan ingin membentuk digital hub. Logika pembangunan kotanya mengikuti dari logika penempatan titik-titik infrastruktur digitalnya.
“Infrastruktur digitalnya dulu yang dibangun, baru kota mengikuti penampatan titik-titik itu,” tutup Andi.
Baca Artikel Selanjutnya :
