Pemda DIY Sabet Penghargaan dari Kemenkeu, Ini Pinta Sri Mulyani
Pencapaian prestasi kali ini merupakan hal yang luar biasa karena prestasi diraih di saat kondisi yang tidak biasa.
Konstruksi Media – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu pemerintah tingkat provinsi yang memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI. Sehingga Pemda DIY berhasil mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 tahun berturut-turut.
Penghargaan yang diberikan saat Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati kepada Sekretaris Daerah DIY, Kadarmanta Baskara Aji mewakili Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, pada Kamis (22/9/2022) di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan RI.
Sebagaimana diketahui, dalam Rakernas tahun ini mengangkat tema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat Bangkit Lebih Cepat”.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengucapkan selamat atas pencapaian yang telah diraih oleh seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota.
Baca Juga : Indonesia Sea Port Exhibition Conference, Sri Sultan HB X akan Sampaikan Orasi Ilmiah
Pencapaian prestasi kali ini merupakan hal yang luar biasa karena prestasi diraih di saat kondisi yang tidak biasa.
“Dalam dua tahun terakhir kita memiliki apa yang disebut program khusus menghadapi penanganan Covid-19 dan pemilihan ekonomi. Harus kita akui, menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa ini namun tetap bisa akuntabel itu tidaklah mudah. Jadi prestasi ini tidak tergolong luar biasa,” terang Sri Mulyani.
Dia menambahkan, dalam kondisi apapun, keuangan negara baik APBN maupun APBD selalu menjadi andalan utama untuk menangani segala persoalan. Apalagi saat ini tantangan yang dihadapi sudah berubah menjadi kondisi inflasi dunia yang terjadi besar-besaran, naiknya harga pangan, harga minyak, serta kenaikan suku bunga.
“Intinya adalah kita tidak boleh terlena dan berpuas diri, meskipun sudah luar biasa prestasi Bapak/Ibu sekalian. Baik dari sisi keuangan daerah maupun keuangan pusat, harus tetap berfungsi sebagai pengaman negara karena APBN maupun APBD berfungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi,” paparnya.
Menurutnya, transparansi pada keuangan negara maupun daerah tentu akan menaikkan kepercayaan publik. Apalagi sebagai sebuah bangsa, Indonesia tentu akan terus membangun dan terus maju, meskipun tantangan yang dihadapi berubah terus dan tidak mudah.
“Kita adalah bangsa yang apapun yang terjadi, tantangan apapun yang ada, kita harus terus maju, tentu dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang ada. Hal inilah yang saya minta untuk dipahami bersama oleh seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah,” beber dia.
Secara bersamaan, Direktur Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan RI, Hadiyanto mengungkapkan tujuan rakernas kali ini ialah untuk memberikan apresiasi atas raihan opini WTP kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Rakernas ini juga bertujuan untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah, serta meningkatkan awareness dan menjaga komitmen serta kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional.
“Kami berharap kegiatan ini mampu menjadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan secara simultan,” tuturnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
