Memastikan Bangunan Aman, Hukum Konstruksi dalam Membangun Infrastruktur Wajib Jadi Pegangan

Redaksi May 17, 2023

1 menit membaca

Konstruksi Media – Hukum konstruksi memiliki peran penting dalam membangun infrastruktur yang notabene merupakan tugas dan fungsi utama dari Kemen-PUPR. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, keberadaan hukum konstruksi berfungsi sebagai kerangka yang mengatur semua aspek dari awal hingga akhir dari sebuah proyek konstruksi tersebut.

Hal itu disampaikan Ahli Utama Pembina Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Putut Marhayudi saat menghadiri Launching Magister Hukum Konstruksi dan Peresmian SCL Indonesia, Unikal, Selasa (16/5/2023). “Hukum konstruksi digunakan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan dan konstruksi dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai standar dan kaidah yang ditetapkan,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang melibatkan berbagai pihak baik itu pemerintah, kontraktor, konsultan, pemilik proyek dan pihak-pihak lainnya memerlukan kerangka hukum yang mengatur hubungan semua pihak terkait dan membantu memastikan proyek-proyek tersebut berjalan lancar dan regulasi yang ada.

“Berbagai peran penting terkait keberadaan hukum konstruksi dalam pembangunan infrastruktur antara lain meliputi kontrak konstruksi, perizinan dan regulasi, penyelesaian sengketa konstruksi, tanggung jawab hukum dan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja konstruksi, dan sebagainya,” jelas Putut.

Menurutnya, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah, ada 5 keutamaan Tahun 2020-2025 untuk Strategi mewujudkan Indonesia Maju, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM. “Oleh karena itu, upaya untuk membuka prodi hukum konstruksi sangat tepat dalam rangka menjawab arahan tersebut, mengingat betapa pentingnya penyelenggaraan konstruksi pembangunan infrastruktur tersebut,” pungkasnya.

Baca artikel selanjutnya: