Konstruksi Media – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Rp20 juta disalurkan untuk sekitar 5.915 Kepala Keluarga (KK) yang menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
“Kementerian PUPR akan tetap fokus untuk mengurangi jumlah RTLH di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah melalui Program BSPS,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Jakarta, Kamis (6/10/2022).
Ia mengatakan, Program BSPS merupakan dukungan dana dari pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotongroyongan. Pemerintah mengalokasikan bantuan dan layanan rumah swadaya untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.
“Masyarakat bisa melakukan gotong royong dalam pembangunan rumah. Selain itu, kami juga mendorong kegiatan Padat Karya Tunai (PKT) dalam Program BSPS sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar,” ucapnya.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Bakhtiar mengatakan, pada tahun ini jumlah penerima manfaat Program BSPS atau bedah rumah di Sulawesi Tengah sebanyak 5.915 kepala keluarga (KK). Para penerima bantuan pemerintah tersebut tersebar di sembilan kabupaten dan satu kota tepatnya di 70 kecamatan, 225 desa dan satu kelurahan.
Baca juga: WIKA Tangkap Tender Proyek IKN Nusantara Sebesar Rp9 Triliun
“Penyaluran Program BSPS berada di Kabupaten Poso, Donggala, Tolitoli, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai Kepulauan,Morowali dan Morowali Utara serta Kota Palu. Setiap keluarga akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta yang dapat digunakan untuk belanja bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan Rp2,5 juta upah tukang,” jelas dia.
Dana tersebut, kata Bakhtiar, akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. Anggaran program BSPS ini berasal dari APBN murni dan pinjaman luar negeri melalui program National Affordable Housing Progam (NAHP). Pemanfaatan anggaran program BSPS ini ditargetkan selesai pada Desember 2022.
Alur penyaluran dana dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke bank pos penyalur yang ditunjuk. Kemudian dana tersebut di transfer ke rekening penerima bantuan. Lalu dengan pendampingan fasilitator, dana yang berada dalam rekening penerima bantuan digunakan untuk belanja bahan bangunan dan upah tukang dengan cara transaksi, over booking dan pemindah bukuan ke rekening toko bangunan dan tukang.
“Untuk pos bank penyalur di wilayah Sulteng dilakukan melalui Bank Mandiri Cabang Samratulangi Palu. Kami juga melibatkan tim verifikasi dari Kepala Desa, Lurah, Camat dan dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Kabupaten/Kota dan Kepala Seksi Wilayah I BP2P Sulawesi II untuk mengantisipasi adanya penerima bantuan ganda,” ucapnya.
Baca artikel selanjutnya:
- Tinjau Pelabuhan Bakauheni, Menteri PU: Pelabuhan Wika Beton Bantu Urai Kemacetan
- KAI Bandara Mengimbau Penumpang untuk Datang Lebih Awal
- Pantauan Arus Balik Lebaran 2025 di Ruas Tol ASTRA Infra: 4,4 Juta Kendaraan Melintas Hingga 4 April
- Jembatan Steel Box Girder Simpang Susun Bitung, Inovasi Struktur Baja Terpanjang di Indonesia
