Kesiapan KA Makassar-Parepare Meluncur Melayani Masyarakat Sulawesi
Proyek KA Makassar-Parepare membawa manfaat dan dampak ekonomi di sepanjang jalur pada wilayah Sulawesi Selatan.
Konstruksi Media – Kereta Api (KA) Makassar-Parepare menjadi proyek pertama Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor transportasi khususnya perkeretaapian. Sejak 12 Oktober 2022, telah dilakukan Operasi Terbatas dengan menjalankan Uji Coba Kereta Luar Biasa (KLB) untuk rute Stasiun Garongkong Kabupaten Barru ke Stasiun Mangilu Kabupaten Pangkep dan dilakukan penambahan rute dari Stasiun Maros Kab. Maros ke Stasiun Garongkong Kabupaten Barru. Masyarakat umum sudah dapat mencoba secara gratis dengan rute tersebut.
Proyek KPBU Kereta Api Makassar-Parepare sebagian pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) sebagai BUP dengan skema KPBU Availalibility Payment, Design Build Operate Funding Transfer (DBOFT) dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar, masa konsesinya selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.
Direktur Operasi dan Perawatan oleh PT Celebes Railway Indonesia R. Bovanantoo mengatakan, PT CRI berdiri pada tanggal 6 Februari 2019, berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan saham dimiliki oleh empat perusahaan, yakni PT PP 47,81%, PT Bumi Karsa 25.31%, PT CCCEI 22.5% dan PT Iroda Mitra 4.37%.
“PT CRI memiliki ruang lingkup kegiatan antara lain pembangunan infrastruktur (CAPEX) untuk segmen F Tonasa dan Emplasemen Simpang Garongkong Segmen B Kereta Api Makassar-Parepare, operasi dan pemeliharaan/O&M (OPEX) infrastruktur Untuk segmen B, C, D, F dari Mandai sampai Palanro dengan kerjasama pemerintah sebagai PJPK (GCA) dengan Skema Ketersedian Layanan (AP) antara Kementerian Perhubungan dan PT Celebes Railway Indonesia,” ucap Bovanantoo kepada Konstruksi Media saat disambangi di kantornya di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, proyek KPBU yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (AP), yaitu Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kinerja layanan prasarana yang sudah ditentukan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU.
“Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi dengan ketersedian layanan periode tahunan,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan proyek KPBU KA Makassar-Parepare, kata dia, Kementerian Perhubungan mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan RI melalui fasilitas Project Development Facility (PDF), PT PII ditugaskan sebagai pelaksana fasilitas membantu Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) sebagai project guarantee.
Menteri Perhubungan sebagai PJPK telah mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Kereta Api. Selain memberikan PDF, PT PII bertindak sebagai penyedia penjaminan pemerintah atau project guarantee.
Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Baca juga: Kolaborasi KCIC-KKJTJ Bangun Terowongan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung
Tujuannya, untuk membantu PJPK menyusun kajian akhir prastudi kelayakan, dokumen lelang, dan mendampingi PJPK dalam transaksi proyek KPBU hingga memperoleh pembiayaan dari lembaga pembiayaan (financial close).
Pengoperasian KA Makassar-Parepare
Bovanantoo mengatakan, Proyek KA Makassar-Parepare membawa manfaat dan dampak ekonomi di sepanjang jalur pada wilayah Sulawesi Selatan yaitu sebagai transportasi alternatif yang dapat menjadi tulang punggung transportasi berkapasitas besar dan dapat mampu menghemat waktu perjalanan, biaya operasi kendaraan terutama logistik. Dan yang terpenting transportasi berbasis rel diharapkan bisa menjadi modasplit dari kebiasaan masyarakat berkendaraan beralih menajdi berbasis rel yang ramah lingkungan.
Menurut dia, sudah terbangun kurang lebih 150 kilometer spoor, terbentang dari Kabupaten Maros sampai dengan perbatasan Kabupaten Barru dan dioperasikan sepanjang 77 km spoor pada TOK 1. Sementara yang sudah beroperasi adalah angkutan penumpang perintis dengan operator sarana SCI (KAI konsorsium dengan Perseroda) dan tidak lama lagi akan dioperasikan sarana angkutan logistic oleh operator kereta api logistik.
“Proyek KA Makassar-Parepare merupakan bagian dari jaringan KA Trans-Sulawesi yang akan menghubungkan Makassar sampai dengan Manado,” ujar dia.
Saat ini operator sarana sedang menyiapkan sarana baru berupa 3 rangkaian kereta penumpang guna mendukung pengoperasian kereta tersebut.
Kecepatan kereta pertama di Sulawesi Selatan tersebut direncanakan mempunyai kecepetan operasi 120 km/jam dan kecepatan rencana (Vren) mencapai 160 km/jam. Sehingga diharapkan waktu tempuh (travel time) dari Stasiun Maros Kab Maros sampai dengan Stasiu Palanro Kab. Barru dapat menjadi 60 menit.
“Peningkatan kecepatan ini akan dilakukan sesuai dengan grafik perjalanan KA (Gapeka) yang diberikan oleh DJKA seiring dengan peningkatan phasing tonage yang menimbulkan peningkatan kecepatan seiring dengan penyempurnaan pembangunan jalur yang sedang kami lakukan, sehingga nanti betul-betul akan dioperasikan dengan aman untuk melayani masyarakat,” ucapnya.
Menurut dia, pengoperasian Kereta dengan kecepatan sedang hingga tinggi tersebut dimungkinkan karena penggunaan jalur rel dengan lebar 1435 mm. Sebagaimana diketahui, lebar jalur ini berbeda dengan jalur KA di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang umumnya menggunakan lebar rel 1067 mm.
“Dengan lebar jalur tersebut, Kereta Makassar-Parepare dapat melaju lebih cepat dan mengangkut muatan lebih besar daripada kereta di Jawa,” ujarnya.
Baca artikel selanjutnya:
