Konstruksi Media – Kinerja keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA terus tertekan akibat beban proyek besar pemerintah dan menurunnya perolehan kontrak baru. Restrukturisasi utang pun dinilai menjadi langkah paling realistis untuk memulihkan kesehatan keuangan perusahaan konstruksi pelat merah tersebut.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menilai restrukturisasi utang menjadi jalan yang tak terhindarkan bagi WIKA agar dapat kembali stabil.
“Di restrukturisasi mau tidak mau utang WIKA harus disesuaikan. Ini sejalan dengan rencana restrukturisasi utang ke China yang bisa sampai 60 tahun. Jadi restrukturisasi memang menjadi alternatif agar WIKA bisa bertahan,” kata Tauhid dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).
Tauhid menegaskan restrukturisasi idealnya dibarengi dengan penyesuaian suku bunga pinjaman agar tidak menambah beban perusahaan.
“Bunganya harus dikurangi, jangan sampai bebannya makin berat. Kalau bunganya makin besar, justru masalah baru yang muncul,” ujarnya.
Ia juga menyarankan pemerintah memberikan dukungan proyek baru yang bersifat produktif bagi WIKA. “Untuk proyek kereta cepat mungkin sudah tidak memungkinkan, tetapi untuk proyek infrastruktur baru masih bisa. Itu penting agar WIKA bisa menutup kerugian,” jelasnya.
Konsolidasi BUMN Karya Jadi Pertimbangan
Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan saat ini upaya penyehatan WIKA berada di bawah kewenangan Danantara, lembaga pengelola BUMN pasca pembubaran Kementerian BUMN.
Baca juga: Waduh! WIKA Belum Terima Pembayaran Proyek Kereta Cepat Whoosh, Nilai Total Senilai Rp5 Triliun
Menurut Yayat, konsolidasi di antara BUMN Karya dapat menjadi opsi untuk memperkuat modal dan efisiensi. “Kalau dilikuidasi jelas berat. Tapi opsi penggabungan beberapa badan usaha bisa menjadi jalan tengah,” ujarnya.
Tekanan Berat dari PSN dan Penurunan Kontrak Baru
Sejak percepatan pembangunan infrastruktur pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUMN Karya memikul peran besar tidak hanya sebagai kontraktor, tetapi juga investor pada sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Hal tersebut berimbas pada lonjakan beban utang, termasuk bagi WIKA.
WIKA harus menanggung beban dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), dengan kewajiban setoran modal hampir Rp12 triliun dan beban bunga sekitar Rp2 triliun per tahun.
Selain itu, WIKA menghadapi kewajiban pembayaran bunga obligasi dan sukuk yang jatuh tempo pada Februari 2025, sementara anggaran infrastruktur pemerintah tahun 2025 justru menurun.
Hingga September 2025, nilai kontrak baru WIKA hanya mencapai Rp6,19 triliun, atau turun sekitar 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp15,58 triliun. Penjualan juga merosot 27,55% dari Rp12,54 triliun menjadi Rp9,09 triliun.
Penurunan tersebut turut menekan likuiditas perseroan. Arus kas operasi tercatat defisit Rp1 triliun, membesar dari defisit Rp218,9 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Dengan restrukturisasi komprehensif dan dukungan kelembagaan dari Danantara, WIKA diharapkan dapat memperbaiki struktur keuangan, memperkuat likuiditas, dan kembali berperan dalam pembangunan nasional. (***)
