Konstruksi Media — Pemerintah memastikan hunian pengganti bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, akan dibangun dalam bentuk rumah tapak, bukan rumah susun (rusun) seperti rencana awal.
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat yang direlokasi agar lebih sesuai dengan pola hunian yang diinginkan warga.
“Yang dibangun ini kita sebut hunian,” ujar Dony saat berdialog dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini akan melibatkan sejumlah BUMN konstruksi seperti PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sebanyak sekitar 470 pekerja telah dikerahkan untuk mempercepat pembangunan hunian yang ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026.
“Target penyelesaian kita tanggal 15 Juni 2026 dan bisa segera diserahkan kepada warga yang membutuhkan,” jelas Dony.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, menyampaikan bahwa proses pembangunan telah memasuki tahap clearing area, sementara desain hunian juga telah rampung.
Total sebanyak 324 unit rumah tapak akan dibangun di kawasan tersebut, lengkap dengan fasilitas ruang terbuka yang ramah anak.
Baca juga: Presiden Blusukan ke Senen: QRA, Rumah Rakyat Tak Boleh Lambat
“Totalnya ada 324 unit yang akan dibangun, termasuk ruang terbuka untuk bermain anak-anak. Ini bentuk kolaborasi yang baik,” ujar Ara.
Lahan pembangunan diketahui merupakan milik Angkasa Pura, sementara pembangunan dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai BUMN.
Setelah proyek di Senen, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan bantaran rel di Tanah Abang dan Kampung Bandan.
Ara menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ini menunjukkan negara hadir, BUMN hadir, dan ada dukungan dari berbagai pihak termasuk Pemda DKI Jakarta,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah sempat merencanakan pembangunan rumah susun (rusun) sebagai hunian pengganti warga bantaran rel. Namun, skema tersebut akhirnya diubah menjadi rumah tapak demi menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Keputusan ini sekaligus menandai percepatan program penataan kawasan kumuh perkotaan dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis kebutuhan warga. (***)
HUBUNGI KAMI 