Wamen ATR/BPN: Tata Ruang Jadi Kunci Seimbangkan Investasi dan Kepentingan Masyarakat
Perencanaan tata ruang tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan.
Konstruksi Media — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan bahwa tata ruang memegang peranan kunci dalam memastikan pembangunan infrastruktur nasional tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat maupun kelestarian lingkungan.
Hal ini disampaikan Ossy saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/6). Menurutnya, perencanaan tata ruang tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan.
“Tata ruang ini harus ada keterkaitan karena dibentuk bukan hanya keinginan ATR/BPN sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, sampai nasional. Kita harus mengikuti itu semua agar ada guidance dalam melaksanakan pembangunan,” ujar Ossy.
Dalam konteks percepatan infrastruktur, ia menegaskan bahwa peran Kementerian ATR/BPN adalah menyeimbangkan antara dorongan investasi dan kepentingan publik.
“Keinginan investasi pasti tinggi di masing-masing daerah, tapi kita juga harus menyeimbangkannya. Baik dengan kepentingan masyarakat maupun ekosistem. Kementerian ATR/BPN harus menjaga agar investasi tidak merugikan iklim, lingkungan, atau masyarakat,” tegasnya.
Ossy menjelaskan bahwa dua aspek utama yang menjadi kontribusi ATR/BPN dalam pembangunan infrastruktur adalah penataan ruang dan legalitas pertanahan. Ia menyoroti pentingnya digitalisasi pertanahan sebagai langkah strategis dalam mencegah konflik dan sengketa.
“Transformasi dari analog ke digital ini perlahan kita dorong agar mengurangi duplikasi dan pemalsuan dokumen. Hal ini akan sangat membantu kelancaran proyek-proyek infrastruktur,” katanya.
Baca juga: ICI 2025, Menteri Dody Ajak Swasta dan Mitra Global Percepat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Terkait dengan 46 proyek strategis yang ditawarkan di ajang ICI, termasuk 24 proyek hunian, Kementerian ATR/BPN memastikan dukungan penuh melalui sinkronisasi tata ruang dan penguatan legalitas lahan.
“Presiden Prabowo Subianto memberi mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Untuk itu, Kementerian Perumahan perlu dukungan legalitas tanah yang menjadi dasar keluarnya KKPR dan izin-izin lain. Kami akan bekerja profesional mengikuti aturan dan tata ruang yang ada. Bila diperlukan, revisi tata ruang bisa dilakukan asalkan sesuai prosedur,” jelas Ossy.
Ia juga menyinggung pemanfaatan tanah negara dan tanah terlantar yang jumlahnya mencapai 800 ribu hektare, yang bisa dioptimalisasi untuk berbagai kepentingan strategis seperti perumahan, pangan, energi, pertahanan, hingga pendidikan.
“Program seperti Sekolah Rakyat yang merupakan inisiatif Presiden tentu harus kita dukung. Jika ada kendala legalitas lahan, ATR/BPN akan membantu melalui verifikasi dan validasi oleh kanwil hingga ke level kabupaten/kota,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ossy menekankan pentingnya tata ruang sebagai alat mitigasi risiko bencana. “Tata ruang yang baik mengidentifikasi zona rawan bencana, menghindarkan infrastruktur vital dari area berisiko, dan memitigasi dampak bencana. Ini menyelamatkan nyawa, mengurangi kerugian ekonomi, dan memperkuat budaya keselamatan,” katanya.
Dalam konferensi yang mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional ini, Ossy menyambut baik forum dialog lintas sektor yang menghadirkan para akademisi, praktisi, dan investor global.
“Event ini sangat lengkap dan compact menurut saya. Diskusinya juga teknokratis, menghadirkan banyak masukan berharga bagi masa depan pembangunan infrastruktur di Indonesia,” pungkasnya. (***)
