Jika tidak, menyiapkan lahan eks rumdin DPR untuk rumah tapak (landed house) pun dikombinasikan dengan sisipan properti komersial, bukan hanya tidak rasional karena harganya tidak terjangkau MBR, bahkan tidak menjawab masalah ekonomi keluarga MBR yang hendak disasar dengan PSN program 3 juta rumah.
Kiranya, bermula dari transformasi lahan eks rumdin DPR Kalibata menjadi hunian vertikal MBR, maka konsep dan kebijakannya harus bisa menjawab keraguan publik, bahwa hunian vertikal rumah susun belum bisa mengatasi masalah sosial-ekonomi kawasan permukiman kumuh yang akut dan unik.
Penting dicatat, isu itu lebih kompleks dari sekadar defisit perumahan MBR yang disebut kantor statistik dengan istilah backlog, baik backlog hunian maupun kepemilikan. Sebab, tak terbantahkan dalam hal isu perumahan rakyat inheren sengkarut soal kemiskinan, kesempatan kerja, daya beli/ daya cicil, akses pendidikan, sanitasi, air bersih, kesehatan perkotaan, kerentanan anak dan perempuan.
Kiranya, PSN program 3 juta rumah bukan hanya utak atik atasi statistik backlog. Namun, bauran isu perumahan untuk manusia dengan bangunan sosial-ekonomi untuk pemberdayaan keluarga.
Sebab itu beralasan jika dalam helat besar PSN program 3 juta rumah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bukan hanya berada dalam lingkup koordinasi Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah namun menggandeng Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan tentu saja Menteri Dalam Negeri ikhwal urusan konkuren pelayanan dasar perumahan rakyat pada tiap Pemerintah Daerah.
Ketiga: Pengembangan hunian vertikal dari lahan eks kompleks rumdis DPR Kalibata yang berlokasi strategis, lahan mahal dan terlebih lagi dekat dengan stasiun kereta. Ya.., karena itu beralasan dirancang menjadi model pemanfaatan lahan milik negara menjadi kawasan hunian vertikal untuk MBR yang analog menjawab kekumuhan kota yang setarikan nafas dengan jeratan kemiskinan warga kota.
Juga, beralasan dan cocok dirancang dengan konsep hunian Transit Oriented Development (TOD) karena lokasinya dalam radius terjangkau ke stasiun kereta. Namun tidak meninggalkan kemanfaatan hunian berbasis TOD yang berkeadilan untuk semua. Pastikan hunian vertikal berbasis TOD yang terintegrasi bisa mengurangi beban biaya penghuni atau konsumen dan beban kepadatan transportasi kota.
