Transisi Energi Hijau Berpotensi Ciptakan 1,7 Juta Lapangan Kerja di Indonesia
Sejalan dengan peta jalan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang telah disusun pemerintah.
Konstruksi Media – Program transisi energi menuju energi hijau di Indonesia diproyeksikan mampu menyerap hingga 1,7 juta tenaga kerja baru. Pengembangan sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dinilai berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan atau green jobs.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno, mengatakan potensi tersebut sejalan dengan peta jalan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional yang telah disusun pemerintah. Menurutnya, transisi energi tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri padat karya dan manufaktur nasional.
“Dampaknya sangat besar. Transisi energi ini bisa menciptakan hampir 1,7 juta lapangan kerja hijau dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” ujar Eddy dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2025 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dikutip Selasa (30/12/2025).
Potensi tersebut tercermin dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) periode 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik baru dengan total kapasitas 69,5 gigawatt (GW), dengan porsi terbesar berasal dari sumber EBT.
Dari total kapasitas tersebut, sekitar 42,6 GW akan berasal dari pembangkit EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi (energy storage), dan 16,6 GW masih berasal dari pembangkit berbasis energi fosil.
Adapun rincian pengembangan pembangkit EBT meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 17,1 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 11,7 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) 7,2 GW, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar 0,5 GW.
Sementara itu, kapasitas sistem penyimpanan energi direncanakan mencapai 10,3 GW, yang terdiri dari PLTA pumped storage sebesar 4,3 GW dan baterai sebesar 6,0 GW. Untuk pembangkit fosil, masih akan dibangun 16,6 GW, terdiri dari pembangkit berbasis gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW.
Eddy menegaskan, besarnya porsi energi terbarukan membuka peluang luas bagi Indonesia untuk mengembangkan industri hijau, meningkatkan kapasitas manufaktur dalam negeri, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.
“Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk membangun perekonomian berbasis energi bersih, menciptakan green jobs, dan memperkuat industri nasional dengan dampak ekonomi yang signifikan,” katanya.
Namun demikian, realisasi transisi energi membutuhkan komitmen investasi yang besar. Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana mencapai sekitar US$ 190 miliar atau setara Rp 3.400 triliun dalam 10 tahun ke depan.
“Kebutuhan investasinya memang tidak kecil. Untuk pengembangan selama satu dekade ke depan, dibutuhkan dana hampir US$ 190 miliar atau sekitar Rp 3.400 triliun,” jelas Eddy.
Selain mendorong penciptaan lapangan kerja, pengembangan energi hijau juga diperkuat oleh kebijakan baru, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Ekonomi Karbon. Regulasi ini diharapkan dapat mempercepat transformasi energi nasional.
Dengan dukungan kebijakan, investasi, dan pengembangan SDM, Indonesia diharapkan mampu keluar dari paradoks energi—sebagai negara kaya sumber daya alam namun masih bergantung pada impor energi fosil—sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (***)
HUBUNGI KAMI 