Konstruksi Media – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya agar peraturan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dibuat dengan luwes alias fleksibel dan realistis. Prabowo menyebut, bila Tingkat Komponen Dalam Negeri terlalu dipaksakan, dirinya khawatir ini membuat industri dalam negeri kalah kompetitif.
“TKDN sudah lah niatnya baik nasionalisme. Saya, kalau sudah kenal saya lama paling nasional, kalau istilahnya dulu, kalau jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih. Mungkin. Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif,” tutur Prabowo saat menanggapi respons dari ekonom dan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Dia meminta kepada Menteri terkait untuk membuat aturan TKDN secara realistis. “Tolong para menteri saya sudah lah realistis, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, Iptek, sains, ini masalah nggak bisa dengan cara bikin regulasi TKDN,” ujarnya.
Pernyataan Prabowo ini menanggapi pernyataan dari Ekonom Wijayanto yang mengungkapkan tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain tantangan fiskal, nilai tukar rupiah, deindustrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.
“Sekarang kita hadapi trade war. Saya sepakat dengan Ibu Sri Mulyani dan Pak Airlangga, trade war ini tantangan tapi juga kesempatan yang luar biasa untuk perbaiki diri. Kami mengusulkan pendekatan eye to eye approach. Vietnam punya apa, kita harus punya minimal mendekati. Vietnam tidak ada premanisme, kita harus ada. Vietnam TKDN fleksibel,” ujarnya.
Prabowo kemudian mengeluarkan perintah untuk meninjau kembali kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan mempertimbangkan penggantian dengan insentif. Kebijakan ini berpotensi memicu dampak ekonomi yang kompleks bagi Indonesia.
Potensi Dampak Negatif Penghapusan TKDN
- Pelemahan Industri Domestik: Dengan berkurangnya perlindungan terhadap produk lokal, permintaan terhadap barang buatan dalam negeri mungkin menurun, berpotensi menyebabkan penutupan beberapa perusahaan.
- Ketergantungan Terhadap Produk Impor: Pengurangan hambatan impor dapat memperlemah neraca perdagangan, yang berdampak negatif pada perekonomian.
Potensi Dampak Positif dari Kebijakan Baru
- Peningkatan Daya Saing: Insentif yang tepat sasaran dapat membantu industri lokal bersaing di pasar global.
- Kemudahan Akses Pasokan: Pelonggaran TKDN memungkinkan akses pada komponen berkualitas dari luar negeri, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
Dari sudut pandang konsumen, penghapusan TKDN dapat membawa harga barang yang lebih terjangkau. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah merancang dan melaksanakan kebijakan pengganti yang tepat dan efektif.
Prabowo juga menjelaskan bahwa Tingkat Komponen Dalam Negeri bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas. “Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains,” tegasnya.
Secara keseluruhan, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri menghadapi tantangan besar dan pergeseran yang diusulkan oleh Prabowo harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari dampak negatif bagi industri domestik dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (***)
