Tenaga Kesehatan Kini Bisa Miliki Rumah Subsidi: Kolaborasi BP Tapera, Kementerian PKP, dan Kemenkes
Sinergi melibatkan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan Indonesia memiliki rumah pertama melalui skema KPR Bersubsidi Tapera dan FLPP
Konstruksi Media – Kolaborasi lintas sektor terus diperkuat oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Bank BTN (Persero) Tbk. Kali ini, sinergi melibatkan Kementerian Kesehatan untuk memfasilitasi tenaga kesehatan Indonesia memiliki rumah pertama melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Penyerahan kunci rumah secara simbolis dilaksanakan pada Senin (28/4/2025) di Perumahan Delta Asri, Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar serentak di delapan titik lainnya di seluruh Indonesia, yakni di Aceh, Sumatera Utara, Karawang, Pontianak, Kupang, dan Papua. Acara ini dihadiri oleh Menteri PKP, Menteri Kesehatan, Komisioner BP Tapera, Gubernur Jawa Tengah, serta Direktur Consumer Banking Bank BTN.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen penuh menyediakan rumah berkualitas untuk rakyat. “Saat ini, rumah subsidi diprioritaskan bagi petani, nelayan, tenaga migran, dan tenaga kesehatan. Ke depan, Kementerian PKP, BP Tapera, dan BTN juga tengah menyiapkan skema agar asisten rumah tangga (ART) bisa memiliki rumah subsidi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas kuota sebanyak 30 ribu unit rumah yang disediakan khusus untuk tenaga kesehatan. Rinciannya, 15.000 unit untuk perawat, 10.000 unit untuk bidan, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan lainnya. “Kami berharap yang dibangun bukan sekadar rumah, tetapi kawasan hunian yang juga dilengkapi dengan sarana pendidikan, kesehatan, dan hiburan,” tuturnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyatakan bahwa provinsinya menargetkan pembangunan 20 ribu unit rumah subsidi sepanjang tahun 2025, sebagian di antaranya memanfaatkan bahan bangunan dari sampah daur ulang. “Program ini mendukung visi pemerintah mewujudkan Satu KK, Satu Rumah Layak Huni,” ungkapnya optimis.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa kolaborasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga menjadi kunci percepatan realisasi program perumahan. “Ini adalah wujud nyata dari gerak cepat kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem perumahan,” tegasnya.
Heru menambahkan, segmentasi penyaluran dana FLPP terus dilakukan guna mengejar target penyaluran sebesar 220 ribu unit rumah subsidi pada tahun ini. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan seiring penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang kini ditetapkan antara Rp8,5 juta hingga Rp14 juta per bulan, tergantung zonasi wilayah.
Hingga 28 April 2025, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 76.603 unit rumah senilai Rp9,47 triliun. Untuk Provinsi Jawa Tengah, penyaluran KPR subsidi periode 1 Januari – 28 April 2025 mencapai 6.832 unit senilai Rp812,94 miliar, menempati peringkat kedua secara nasional.
“Peluang masyarakat untuk memiliki rumah subsidi kini semakin besar. Pemerintah sudah menaikkan batas penghasilan MBR. Segera manfaatkan kesempatan ini selama kuota masih tersedia, tentunya dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan belum memiliki rumah,” pungkas Komisioner Heru. (***)
