Tekan Backlog Perumahan, BP Tapera Siapkan Strategi “SIP 350 Ribu”

Konstruksi Media – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan strategi percepatan pembangunan dan pembiayaan rumah subsidi pada 2026 melalui program bertajuk “SIP 350 Ribu”. Langkah ini diarahkan untuk menekan backlog perumahan, terutama di kalangan generasi muda yang mendominasi pendaftar rumah subsidi.

Strategi tersebut disampaikan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, dalam Forum Silaturahmi Awal Tahun di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kamis (15/1/2026).

“Strategi SIP 350 Ribu mencakup penguatan sinergi pemangku kepentingan, inovasi kebijakan pembiayaan, serta promosi dan edukasi kepada masyarakat. Potensi pasar rumah subsidi pada 2026 masih terbuka,” ujar Heru.

Tantangan Sektor Perumahan dari Sisi Pasokan

Meski dukungan pembiayaan tersedia, sektor perumahan masih menghadapi kendala di sisi pasokan. Bank BTN dan pengembang Pesona Kahuripan menyoroti persoalan perizinan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta sertifikasi lahan yang belum terpecah sebagai hambatan utama pembangunan rumah subsidi.

Menanggapi hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian persoalan lahan dan perizinan.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah rencana pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta untuk menyasar segmen pekerja, serta penanganan persoalan lahan di sejumlah wilayah Jawa Barat.

Dari sisi pendanaan, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyatakan kesiapan menyalurkan pendanaan jangka panjang dengan suku bunga tetap 4,25 persen.

Hingga saat ini, SMF tercatat telah mendukung pembiayaan lebih dari 350 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai total Rp11,6 triliun.

Keterlibatan Sektor Swasta Lewat Program CSR

Selain dukungan pemerintah dan lembaga pembiayaan, sektor swasta juga terlibat melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). PT Djarum, misalnya, berencana membangun 500 unit rumah baru serta memperbaiki sanitasi di sekitar 3.400 unit rumah di Jawa Tengah pada 2026.

Asosiasi pengembang perumahan (Apersi) turut mengusulkan adanya standardisasi teknis perumahan melalui regulasi pemerintah. Usulan tersebut mencakup ketentuan luas lahan, lebar jalan, hingga mekanisme penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) untuk memberikan kepastian bagi pengembang dan kontraktor.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh CEO Lippo Group James Riady dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, yang menilai sektor perumahan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional dan membutuhkan kebijakan yang realistis serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.