Dengan utilisasi yang masih rendah, ekspor menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlanjutan industri. “Namun, margin keuntungan dari ekspor sangat kecil karena persaingan ketat di pasar regional, terutama di ASEAN, China, India, dan Pakistan, yang juga mengalami kelebihan kapasitas produksi,” ungkapnya.
Saat ini, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Investasi telah menerapkan moratorium pembangunan pabrik semen baru dengan mengunci investasi baru melalui sistem Online Submission System (OSS). Namun, menurut Lilik, kebijakan ini perlu diperkuat dengan regulasi yang lebih jelas agar memiliki dasar hukum yang kuat. “Tingkat ideal utilisasi pabrik semen adalah 85%. Oleh karena itu, moratorium diharapkan berlangsung setidaknya selama 10 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan permintaan 3% per tahun,” tambahnya.
Selain moratorium, pengawasan di lapangan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan. ASI meminta kepastian hukum terkait moratorium ini karena masih ada investor baru yang berencana membangun pabrik semen, yang dapat memperburuk persaingan dan menghambat inovasi serta pengembangan industri. “ASI juga berharap pemerintah memberikan stimulus ekonomi untuk proyek infrastruktur nasional serta pembangunan perumahan menengah ke bawah,” kata Lilik.
Kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL)
Tantangan berikutnya adalah kebijakan Zero Over Dimension and Over Load (ODOL). Lilik menilai bahwa implementasi kebijakan ini perlu dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu transisi yang jelas. Hal ini mengingat dampaknya terhadap kenaikan biaya angkutan dan produksi. Persiapan matang diperlukan, termasuk kesiapan armada angkutan sesuai spesifikasi baru, infrastruktur pendukung, serta kejelasan dalam implementasi di lapangan. “Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Apindo telah melakukan studi terkait kebijakan ini,” ujarnya.
