Tahun Depan, BP Tapera Akan Salurkan FLPP Hingga Rp23 triliun
Konstruksi Media – Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto mengungkapkan, pihaknya akan menyalurkan dana subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga Rp23 triliun pada tahun depan.
Pembiayaan untuk Kredit Perumahan Rakyat (KPR) itu diperkirakan akan mengcover sebanyak 200 ribu unit rumah.
“Kami akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana FLPP,” ujar Adi saat Penandatanganan Tripartit Pengalihan Pengelolaan Dana FLPP ke BP Tapera, dilansir dari Antara, Jumat (24/12/2021).
- LEMKRA Luncurkan Aplikasi L PRO, Solusi Membutuhkan Jasa Bangunan Profesional
- Kuntjara, Direktur Utama WIKA Beton, Raih Penghargaan sebagai Best CEO 2024
- Lemkra Resmikan Training Center untuk Aplikator Bangunan di Cirebon
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program KPR subsidi sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), total penyaluran dana FLPP dari 2010 sampai 2021 mencapai Rp75,1 triliun untuk 943.583 unit rumah.
“Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi,” ucap Adi.
Setelah pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan kepada BP Tapera, saat ini pihaknya pun mengelola dua program sekaligus, yaitu program Tapera untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan program FLPP untuk masyarakat umu berpenghasilan rendah.
“Ini menjadi gerbang awal kami untuk meningkatkan nilai sebagai lembaga yang dapat memberi solusi pembiayaan rumah pertama dengan dana terjangkau, serta konsolidasi pembiayaan perumahan oleh pemerintah,” ucapnya..
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk mendukung penanganan backlog perumahan dengan penyaluran dana subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Penyaluran FLPP sudah 11 tahun, jumlahnya besar, lebih dari Rp75 triliun, angka ini bisa dipandang sebagai angka yang besar, tapi kalau dibandingkan backlog yang kita hadapi, angka ini bukan besar,” kata Zainal.
Pengalihan pengelolaan dana FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR ke BP Tapera menandakan pemerintah tidak mengambil jeda dalam menyediakan kebutuhan perumahan bagi masyarakat.
“Menurut saya ini perubahan yang sangat antisipatif. Sekurangnya ada banyak aplikasi yang disiapkan, diintegrasikan, dan layanan menjadi jauh lebih terbuka, akuntablitas bisa kita pertanggungjawabkan,” ucap Zainal.***