Tahap Pertama Pembangunan IKN, Menteri Bahlil: Akan Ada Investasi Rp 200 T
Sejumlah negara di belahan Eropa menyatakan keinginan untuk menanamkan investasi dalam pembangunan IKN Nusantara.
Konstruksi Media – Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama yang berlangsung di Kalimantan Timur (Kaltim) akan ada investasi sebesar Rp 200 Triliun.
Dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2022 yang disiarkan dalam laman YouTube Kementerian Investasi, Bahlil mengatakan pembangunan tahap pertama ini akan berlangsung hingga tahun 2024 mendatang.
“Minimal Rp 200 triliun itu akan bisa kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama,” jelasnya, Selasa (25/10/2022)
Dia menuturkan, pembangunan IKN ini nantinya akan berlangsung dalam lima tahap, di antaranya tahap I tahun 2022-2024, tahap II akan dilakukan pada 2025-2029; kemudian III tahun 203O-2034; selanjutnya tahap IV tahun 2035-2039; serta tahap V tahun 2040-2045.
Menteri Bahlil mengungkapkan terdapat sejumlah negara di belahan Eropa menyatakan keinginan untuk menanamkan investasi dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut.
“Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 sebesar Rp 466 triliun sampai Rp 486 triliun,” katanya.
Jika dirinci angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp 88,54 triliun sampai Rp 92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp 377,46 triliun sampai Rp 393,66 triliun (81%). Dalam hal ini pemerintah membutuhkan peran investor dan swasta agar bisa terlibat pembangunan IKN.
Baca Juga : Basuki Hadimuljono Tinjau Pembangunan Infrastruktur KIPP IKN Nusantara
“Itu kan bukan 1 tahun, 2 tahun selesai, bisa sampai 10 tahun baru bisa selesai. Untuk tahap pertama berdasarkan masterplan, Insyaallah akan sesuai dengan schedule (jadwal). Pada 2024 apa yang dicanangkan pemerintah, untuk upacara 17 Agustus di IKN,” jelas dia.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini sudah ada komitmen investasi dari sejumlah negara di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan.
“Kami targetkan pada 2023 mereka (UEA) akan masuk di IKN, yang sudah firm itu US$ 20 miliar, yang sudah oke, dan mereka akan masuk IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain,” imbuh Bahlil .
Pemerintah juga sedang membahas rancangan peraturan pemerintah soal kemudahan berusaha di IKN. RPP tersebut ditargetkan selesai pada akhir Oktober ini.
“PP untuk insentif (IKN) di Kementerian Investasi, jadi sekarang lagi dibahas. Harusnya selesai Oktober ini, saya akan kejar target itu,” bener dia.
Sementara itu, Juru Bicara Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengungkapkan dalam progres pembangunan IKN saat ini dari sisi kelembagaan sudah ada pelantikan deputi, sekretaris, serta kepala unit hukum.
Saat ini, Pemerintah juga sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar dan kantor-kantor pemerintahan di IKN.
“Jadi semuanya masih on schedule, diharapkan pada tahun 2023 bisa dijalankan pembangunan lebih full, bisa dikebut,” urai Sidik.
Dia menambahkan bahwa Pemerintah berkomitmen anggaran pembangunan IKN mayoritas akan non-APBN. Untuk tahap awal APBN dialokasikan secara memadai untuk menjadi pengungkit atau leverage bagi masuknya investasi.
Dalam Perpres 63 Tahun 2022 disebutkan bahwa pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana, infrastruktur dasar (non-cluster), pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan ASN TNI dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya operasional Otorita IKN.
Kemudian pembiayaan lainnya akan diupayakan melalui kerja sama investasi swasta. Badan Otorita IKN juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat investor agar terlibat dalam pembangunan IKN.
“Beberapa di antaranya yaitu market sounding, kerja sama, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN melakukan sosialisasi dalam beberapa forum bisnis, serta pertemuan intens dengan investor potensial yang terus dilakukan,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
