Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana keterlibatan swasta ini menguntungkan, atau justru menimbulkan risiko yang membuntungkan?
Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) telah menjadi salah satu pendekatan yang banyak digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam pendanaan melalui skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga proyek energi terbarukan.
Pemerintah, di sisi lain, diharapkan dapat fokus pada pengawasan dan penyediaan kerangka regulasi. Namun, dalam praktiknya, tidak semua proyek berjalan mulus. Ada kekhawatiran bahwa dominasi swasta dalam infrastruktur publik dapat memicu ketimpangan, terutama jika tarif layanan yang dihasilkan menjadi terlalu tinggi bagi masyarakat umum.
Keberlanjutan menjadi salah satu isu sentral dalam hal ini. Di tengah ancaman perubahan iklim dan kebutuhan akan energi bersih, pembangunan infrastruktur tidak hanya harus memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga harus mendukung masa depan yang lebih ramah lingkungan.
Di sinilah peran swasta menjadi vital, mengingat kapasitas inovasi dan teknologi yang mereka miliki. Namun, pertanyaannya adalah apakah insentif yang diberikan pemerintah cukup menarik bagi swasta untuk berinvestasi di sektor-sektor yang kurang menguntungkan secara finansial tetapi memiliki dampak sosial dan lingkungan yang besar.
