Konstruksi Media – BP Tapera hadir sebagai salah satu pembicara dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2025 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho yang menjadi salah satu panelis pada sesi diskusi panel yang mengangkat tema Housing Sector Outlook: Providing Shelter.
Heru menyampaikan keseriusannya untuk mendukung penuh Pemerintahan Prabowo dalam menyukseskan program 3 juta rumah melalui pembiayaan skema subsidi FLPP dan Tabungan Tapera.
“Kami tahun 2025 ditargetkan untuk menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebanyak 220 ribu unit rumah subsidi yang disalurkan kepada MBR yang tersebar di seluruh di Indonesia. Sejak tahun 2022 – 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebanyak 665.300 unit rumah subsidi senilai Rp76,04 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan Tapera sebanyak 19.267 unit rumah bersubsidi senilai Rp3,02 Triliun,” jelas Komisioner Heru Pudyo, (12/02/2025).
Sebagaimana, MIF tahun 2025 ini megangkat tema “Nourishing Future Growth”, yang menyoroti strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global serta peluang investasi yang terus berkembang.
Sebagai hasil kolaborasi antara Bank Mandiri dan Mandiri Sekuritas, dengan dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi (BKPM), MIF 2025 menghadirkan lebih dari 22.000 peserta, termasuk lebih dari 700 investor asing dari berbagai negara. Forum ini juga menjadi ajang diskusi strategis yang melibatkan pembuat kebijakan, pakar global, serta pelaku industri untuk menggali potensi investasi di Indonesia.
Menteri PKP, Maruar Sirait menyampaikan Kebijakan Pro Rakyat Pemerintahan Presiden Prabowo yang telah terealisasi sejak dirinya dan Menteri Kabinet Merah Putih dilantik pada Oktober 2024 lalu.
Kebijakan ini mengusung semangat “Saatnya Rakyat Punya Rumah”, salah satunya melalui program yang mengubah biaya menjadi gratis.
Program gratis ini untuk pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kini menjadi 0%, yang sebelumnya dibebankan kepada masyarakat atas pembelian atau pembangunan rumah tinggal.
“Ketiga program ini belum pernah ada sebelumnya, namun semua ini untuk siapa? Untuk rakyat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saat ini negara bisa mewujudkan ini, membuka karpet merah untuk rakyat kecil. Itulah yang ingin kita capai,” ungkap Menteri Ara.
Selanjutnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa ada program yang mempercepat proses, yaitu penyederhanaan proses penerbitan sertifikat PBG, yang sebelumnya memakan waktu lama kini sudah jauh lebih cepat.
“Izin PBG yang semula memakan waktu 45 hari kini menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diserahkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG dalam waktu 15 menit, Provinsi DKI Jakarta hanya 17 menit, dan masih banyak pemerintah daerah lainnya. Artinya, lompatan pelayanan publik di Indonesia menurut saya bukan lagi sebuah evolusi, tetapi sudah menjadi progres nyata, karena dapat mengubah yang tadinya berbulan-bulan menjadi hanya 14 menit,” tandasnya.
Baca Juga :
- Kementerian PUPR dan AIIB Bahas Penguatan Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur
- The Trust Factor BPI Danantara: Kriteria Utama SWF yang Kredibel
- Bahas Peluang Investasi, Gubernur Aceh Terima Kunjungan Dubes UEA
- Gelar Pertemuan dengan Mitra Industri, HDII Sebut Pentingnya Kolaborasi
- Peran Manajemen Konstruksi Dalam Keberhasilan Green Building
