Skema KPBU, Menteri Dody sebut Arab Saudi Tertarik Investasi di Sektor Air
Skema ini menjadi motor percepatan pembangunan nasional sekaligus menarik minat investasi global,
Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat pembangunan infrastruktur strategis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Menurut Menteri PU Dody Hanggodo, skema KBPU kini menjadi salah satu motor utama percepatan pembangunan nasional.
Dia mengatakan, pendekatan KPBU memungkinkan pembiayaan infrastruktur besar tetap berjalan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN, sekaligus membuka ruang investasi dari mitra global (investor asing), salah satunya Arab Saudi.
Salah satu fokus utama tahun ini adalah proyek-proyek infrastruktur air, terutama bendungan dan jaringan irigasi nasional yang mendukung ketahanan pangan.
“Kami sudah menjajaki beberapa peluang kerja sama dengan investor dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Responsnya positif, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur air yang memiliki potensi komersial sekaligus manfaat sosial tinggi,” ujar Menteri Dody dalam bincang-bincang dengan awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat, (31/10/2025).
Menurutnya, investor mancanegara kini menaruh minat terhadap proyek-proyek bendungan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku, tetapi juga untuk irigasi dan pengendalian banjir.
Sejumlah bendungan yang ditawarkan dalam skema KPBU mencakup proyek-proyek strategis di wilayah Jawa, Sumatera, Sulawesi dan lainnya
KBPU Lebih Fleksibel
Dody menambahkan, mekanisme KPBU seperti di sektor air, investor memandang lebih fleksibel dibanding proyek transportasi seperti jalan tol. Hal tersebut dikarenakan menyesuaikan kebutuhan daerah dan potensi pengembalian investasi jangka panjang.
“Kalau jalan tol kan perlu perhitungan traffic yang detail. Tapi untuk bendungan dan irigasi, manfaat ekonominya bisa lebih luas dan sosial,” katanya.
Untuk diketahui saat ini pemerintah tengah menyiapkan proyek-proyek dengan pendekatan komersial yang tetap memperhatikan aspek manfaat publik. “Skema KPBU memungkinkan pembagian peran antara pemerintah dan swasta. Untuk proyek jalan tol seperti Sentul–Karawang Barat dan bogor – serpong via Parung, saat ini kita sedang finalisasi kriteria teknis serta evaluasi trafik untuk memastikan kelayakan,” imbuhnya.
Baca Juga : Kementerian PU Perkuat Kompetensi Pekerja Konstruksi Padat Karya di Indonesia Timur
