Serahkan Dokumen DIPA TA 2023 ke Menteri PUPR, Jokowi: Maksimalkan Produk Dalam Negeri

Konstruksi Media – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu penerima DIPA TA 2023.

Jokowi mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan.

“Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023,” ujar Jokowi dalam sambutannya di Istana Negara ebebrapa waktu lalu, Sabtu, (3/12/2022).

Jokowi menambahkan, APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Untuk itu, jokowi meminta APBN 2023 difokuskan kepada enam hal.

Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.

“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” jelas dia.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara. Kelima, revitalisasi industri.

Baca Juga : Ke DPR, Menteri PUPR Beberkan Progres Pembangunan IKN Nusantara

“Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” terang dia.

Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta jajaran pemerintah untuk  mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan juga pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah),” kata Jokowi.

Selain itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta juga menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah.

“Perlu saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral, dan berjalan sendiri-sendiri,” beber dia menambahkan.

Jokowi juga mendorong realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” tutupnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi salah satu penerima DIPA TA 2023. Pasalnya Kementerian PUPR memiliki lima prioritas utama pada program kerja tahun anggaran (TA) 2023 mendatang.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Lima prioritas program kerja tersebut didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang bertemakan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa kegiatan pembangunan termasuk Program Prioritas Nasional agar dapat diselesaikan pada tahun 2024, sehingga prioritas program tahun 2023 diutamakan pada 5 hal yaitu multi years contracts, pembayaran hutang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta tetap mempertahankan program pola padat karya,” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan itu Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 kementerian/lembaga (K/L), yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pertahanan  (Kemhan), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Perindustrian (Kemenperin),Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Selain itu, Jokowi juga menyerahkan secara virtual Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 kepada para gubernur se-Indonesia.

Baca Artikel Selanjutnya :

• Terima Kunjungan HIMPI, Menteri PU Tekankan Konektivitas Infrastruktur
• KAI Pastikan Kesiapan LRT Jabodebek untuk Angkutan Lebaran 2025
• Pembangunan Medan Islamic Centre Capai 92 Persen, Sudah Digunakan untuk Salat Jumat
• Ada Pengerjaan Erection Jembatan Baja Simpang Susun Bitung, Rekayasa Lalu Lintas di Tol Jakarta-Tangerang Berlaku Mulai Hari Ini
• Kementerian PU Selesaikan Pembangunan Jembatan Bailey di Jambi