Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan di tahun 2023 Direktorat Jenderal Perumahan memiliki rencana kerja untuk membangun pemukiman sebanyak 5.379 unit.
Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fattah saat menggelar rapat dengan Anggota Komite II DPD RI bebrapa waktu lalu.
Zainal Fatah menyebut Dirjen Perumahan di tahun 2023 bakal membangun rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus) rumah swadaya dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).
“Berdasarkan data yang ada, pembangunan Rusun di tahun 2023 ditargetkan sebanyak 5.379 unit (yang tersebar dari Aceh-Papua),” jelas dia, Selasa, (07/02/2023).
Dia melanjutkan, adapun lokasi pembangunannya tersebar di sejumlah wilayah antara lain Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan (Aceh), Ponpes Ali Baharudin (Sumut), RSUD Raden Mattaher (Jambi), Rusun Institut Teknologi Keling Kumang (Kalbar), Rusun Ponpes Kasypul Anwar (Kalsel), Rusun Ponpes Al Anwar Bangkalan (Jatim).
Selanjutnya adalah Rusun STAIN Kendari Kampus II (Sultra), Rusun Institut Teknologi Sumatera (Lampung), Rusun Universitas Islam Ogan Komering Ilir (Sumsel), Rusun RSUD Ir. Soekarno (Babel), Rusun Kementerian Keuangan Jayapura dan Merauke (Papua), Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang (Banten), Bina Insan Mulia Cirebon (Jabar), Rusun Lansia Gorontalo (Gorontalo) dan termasuk program Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR) sebanyak 59 tower.
“Selain itu, pembangunan Hunian Pekerja Konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN) juga masuk dalam rencana kerja Ditjen Perumahan Kementerian PUPR,” urainya.
Dia menambahkan, Kementerian PUPR juga akan melaksanakan pembangunan Rusus sebanyak 3.362 unit. Target pembangunan Rusus tersebut adalah untuk masyarakat terdampak Bencana Alam dan Konflik Sosial seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Lebak, termasuk pelaksanaan kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR) 360 unit.
Guna meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi layak huni, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).
“PUPR juga akan mendukung pembangunan rumah bersubsidi bagi masyarakat melalui pembangunan 27.825 unit prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 Provinsi, tiga lokasi PSU Jalan Akses Perumahan, dan 100 Unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa,” beber dia melanjutkan.
Lebih jauh dia melanjutkan, pembangunan tersebut juga diperuntukkan mengejar backlog perumahan sekaligus mendorong pembangunan agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Artikel Selanjutnya :
