“Program 3 juta rumah yang ada ini nggak akan tercapai kalau kondisi Kementerian PKP oleh Pak Ara cara memimpin, gaya kepemimpinannya memancing kegaduhan di publik. Padahal yang disampaikan beliau belum bisa dijalankan, tapi wacananya tinggi. Contoh terkait rumah gratis itu catatan pertama, itu sangat merugikan pengembang karena banyak orang ngga jadi beli orang membatalkan dan membuat masyarakat kebingungan dan yang dirugikan developer,” katanya.
“Terkait isu yang diwacanakan bangun di tanah koruptor mimpi terlalu jauh karena tanah koruptor nggak gampang, tanah negara aja belum berjalan apalagi tanah koruptor. Tanah koruptor harus clear and clear karena ada potensi gugat menggugat,” sebut Junaedi.
Sebelumnya, pemerintah justru telah melibatkan dan menggandeng swasta dan asosiasi untuk membangun tiga juta rumah. Hal ini disampaikan oleh (Menteri PKP) Maruarar Sirait.
“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, bagaimana negara dalam konteks ini BUMN bersinergi juga dengan para pengusaha. Dan bersinergi antara pengusaha besar, pengusaha yang menengah, pengusaha kecil, dan pengusaha lokal,” ucap Maruarar, Senin (10/2/2025).
Adapun beberapa asosiasi yang disebutkan terlibat dalam pembangunan tiga juta rumah tersebut adalah REI, Himpera, Perumnas, Apersi, dan APPERNAS Jaya.
Maruarar pun menekankan, program pembangunan tiga juta rumah ini juga harus menguntungkan bagi setiap pihak.
“Harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha,” terang Maruarar.
“Saya pikir harus tiga-tiganya untung, negara, dalam hal ini BUMN harus untung Pak Erick, kemudian juga bagaimana swastanya, dan juga rakyat yang akan menempati itu,” ujarnya. (***)
