Konstruksi Media – Melonjaknya pertumbuhan penduduk di Indonesia berdampak pada kebutuhan lapangan pekerjaan masyarakat. Namun, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak serta merta mencukupi. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap tentunya harus berjuang di sektor informal yang penghasilannya terkadang tidak menentu.
Tidak hanya itu saja, mereka yang hanya bermodalkan pendidikan rendah tentunya juga harus berjuang lebih keras dalam bersaing mencari nafkah. Kadang mereka juga hanya memiliki modal nekat pergi ke kota-kota besar dan bekerja serabutan.
Penghasilan yang tidak menentu membuat mereka tidak mampu menyewa atau mengontrak rumah. Mereka lebih memilih tinggal di bedeng atau kolong jembatan serta kawasan kumuh yang ada.
Hal tersebut membuat pekerjaan rumah baru yang harus dicari solusinya oleh pemerintah. Tidak hanya dari sisi penyediaan hunian yang layak, tapi bagaimana mereka yang bekerja di sektor informal bisa memiliki keahlian untuk bekerja ataupun membuka usaha baru, sehingga tidak menggantungkan bantuan dari pemerintah saja.
Salah satu solusi yang kini sedang dilaksanakan oleh pemerintah adalah bagaimana mayarakat yang bekerja di sektor informal bisa “dirumahkan” di hunian vertikal dan “dilatih” agar mereka memiliki kemampuan untuk membuka usaha. Hal ini tidaklah mudah mengingat mereka kadang sudah terbiasa dengan kehidupan yang dijalani selama ini.
Rumah atau papan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kebutuhan utama yang masih terus berprogres agar segera tertuntaskan. Backlog akan rumah yang layak huni menjadi tugas utama Pemerintah dan menjadi tantangan bagi kita semua sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Ketersedian akan perumahan merupakan indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran utama kebijakan penyediaan perumahan tentunya adalah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR).
Pembangunan rumah susun dipilih oleh pemerintah untuk menyediakan tempat tinggal mereka. Rumah susun di pilih sebagai upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sehingga dapat menampung lebih banyak masyarakat beserta keluarganya. Tidak hanya bangunan Rusun saja yang harus dibangun, tapi biaya sewa nya pun dibuat lebih terjangkau dan murah untuk masyarakat mengingat penghasilan mereka yang pas-pasan.
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Sosial melakukan kolaborasi dalam pembangunan rumah susun (Rusun) di Kota Bekasi, Jawa Barat untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal. Pembangunan satu tower Rusun yang dilaksanakan di lokasi Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.

Rusun tersebut memiliki ketinggian lima lantai tipe 24 sebanyak 93 unit. Salah satu hal yang membuat Rusun ini lebih istimwewa adalah biaya sewa yang sangat terjangkau yakni Rp10.000 per bulan. Tentunya biaya sewa itu sangat terjangkau bagi masyarakat dan membuat mereka lebih bersemangat menjalankan pekerjaannya.
Pembangunan Rusun ini merupakan bagian dari solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal. Rumah Susun Sentra Timur Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Jawa Barat telah diresmikan pada hari Jum’at, 10 Februari 2023 oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, Walikota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono dan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dan kini sudah dihuni oleh masyarakat.
Pembangunan Rusun tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adanya Rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktifitas bersama keluarganya.
Baca juga: Menyongsong Era Revolusi Industri Konstruksi di IKN Nusantara
Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi yang diperuntukkan khususnya bagi eks gelandangan dan pengemis tersebut dibangun oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan perumahan (BP2P) Jawa II Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2021. Lokasi pembangunannya berada di di Jalan H.M Joyomartono No. 19 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Spesifikasi Rusun tersebut dibangun sebanyak satu tower setinggi lima lantai dan memiliki hunian tipe 24 MBR khusus sebanyak 93 unit yakni 88 unit reguler dan 5 unit difabel dengan kapasitas hunian sebanyak 362 orang. Rusun tersebut juga telah dilengkapi dengan meubelair yang terdiri dari meja, kursi, lemari, dan tempat tidur susun di setiap unit huniannya.
Tidak hanya di Bekasi, Rusun yang diperuntukkan bagi masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan biaya sewa yang murah hanya Rp 10.000 per bulan juga dibangun di Jakarta.
Rusun setinggi lima lantai memiliki 93 unit hunian dan dibangun di Sentra “Mulya Jaya” Jakarta di Jakarta Timur juga telah dilengkapi dengan sejumlah prasarana dan fasilitas yang lengkap sehingga menjadi hunian yang layak huni bagi para penghuninya.
Prosesi peresmian Rusun Sentra “Mulya Jaya” dilaksanakan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada tanggal 31 Maret 2023 dengan menandatangani prasasti sekaligus pemotongan pita dan dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dan anggota Komisi VIII DPR RI. Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan peninjauan unit serta para penghuni yang ada di dalam Rusun tersebut.

Berdasarkan data yang ada, pembangunan Rusun Sentra “Mulya Jaya” dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di atas lahan seluas 21.843 meter persegi ini mempunyai luas 8.367 meter. Rusun tersebut dibangun setinggi lima lantai dengan total jumlah hunian 93 unit yang terdiri atas 91 unit standar dan dua unit untuk difabel.
Keseluruhan hunian merupakan tipe 24 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan meubelair. Sebagaimana layaknya rumah susun yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini juga telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukung seperti perkerasan untuk sirkulasi, Instalasi pengolahan limbah, Instalasi air bersih beserta lansekap taman dan komponen pendukung bangunan lainnya.
Semoga Rusun sewa murah dan terjangkau akan lebih banyak dibangun di kota-kota besar di Indonesia.
Ristyan Mega Putra, S.Sos, M.Si
Pranata Humas Ahli Muda Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
Baca artikel selanjutnya:
- KSO HKI-Acset-NK Kebut Pengerjaan Tol Probolinggo-Banyuwangi Paket II, Capai Progres 81,91%
- Menteri PKP Saksikan Penandatanganan Nota Kesepahaman TNI AD, BP Tapera, dan Bank Mandiri untuk KPR FLPP
- Kementerian PU Rampungkan Pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema, Tingkatkan Layanan Air Minum di Bengkulu
- Green Financing, Solusi Pendanaan Proyek Hijau