Konstruksi Media – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,285 miliar untuk merenovasi 28 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh.
Bantuan tersebut merupakan bantuan dana hibah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang disalurkan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Dalam merealisasikan program tersebut SMF bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten dan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.
Hal tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sinergi antara SMF, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dan Kementerian PUPR yang ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Ina Nurlina, Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Manajemen 2, Direktorat PKP, Mokhamad Fakhrur Rifqie, dan Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, di Grha SMF, Jakarta Selatan, Senin (17/7/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Banten, Nuning Sri Rejeki Wulandari, Deputi I Kemenko PMK, Nunung Nuryartono, dan Direktur Keuangan dan Operasional SMF, Bonai Subiakto.
Baca juga: Progres Konstruksi Bendungan Mbay di Nagekeo NTT dengan Nilai Kontrak Rp1,47 Triliun
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan implementasi dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) yang dicanangkan oleh Pemerintah khususnya pilar ke 11 terkait pembangunan kota dan permukiman berkelanjutan, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan SMF dalam mengentaskan rumah dengan kategori kumuh dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pandeglang menjadi kota ke 18 dari 21 lokasi yang bekerja sama SMF dalam pembenahan Kawasan kumuh,” kata Ananta melalui keterangan tertulis, Selasa 18/7/2023).
Ananta mengatakan, Labuan Pandeglang dipilih karena merupakan jantung perekonomian Kabupaten Pandeglang yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan luas wilayah sebesar 2747 Km2 atau sebesar 29,98 persen dari wilayah Provinsi Banten.
“Masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan terus menjaga dan merawat rumahnya sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang baik dari sosial maupun ekonomi,” ucapnya.
Deputi I Kemenko PMK Nunung Nuryartono mengatakan, perbaikan kawasan dan pembangunan rumah tidak layak huni merupakan bagian dari strategi pengurangan kantong kemiskinan dan juga dampak positifnya tentunya akan juga memiliki daya ungkit untuk meningkatkan pendapatan.
Baca juga: Indotruck Utama Kenalkan ICDC, Fasilitas Teknologi Digital Mumpuni
“Perjanjian Kerja Sama Sinergi yang dilakukan antara Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah dan SMF merupakan aksi nyata atas upaya kolaboratif pelaksanaan strategi pengurangan kantong kemiskinan sebagaimana Instruksi Presiden no 4/2022,” ucapnya,
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan 28 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya percepatan yang terpadu dan kolaboratif dalam penghapusan kemiskinan ekstrem melalui tiga strategi upaya penghapusan kemiskinan ekstrem, yaitu strategi pengurangan beban, strategi peningkatan pendapatan, dan strategi pengurangan kantong kemiskinan.
Tingkat kemiskinan ekstrem menurut BPS pada Maret 2022, kata dia, sebesar 2,04persen dan menurun di September 2022 sebesar 1,76 persen. Sementara untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pandeglang pada Maret 2022 sebesar 1,82persen.
“Persoalan yang dihadapi oleh fenomena kemiskinan ekstrem adalah persoalan yang multidimensi. Penduduk miskin ekstrem dengan keterbatasan pendapatannya yang sangat rendah yaitu dibawah US $ 1,9 PPP (Purchasing Power Parity) atau setara Rp 320.000/per bulan/ per kapita acapkali kesulitan dalam mengakses pangan, papan, sandang, fasilitas Kesehatan, fasilitas Pendidikan, sumber air bersih, sanitasi layak dan akses ekonomi,” jelasnya.
Program Peningkatan Kualitas Rumah di Daerah Kumuh merupakan salah satu inisiatif strategis SMF yang telah bergulir sejak tahun 2018. Hingga saat ini SMF SMF telah merealisasikan program peningkatan kualitas rumah di daerah kumuh total sebanyak 398 rumah dengan serapan anggaran mencapai Rp28,75 miliar di 21 kota seluruh Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Semarang, Tangerang, Pekalongan, Pontianak, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Tanjung Pinang, Makassar, Manado, Solo, Atambua Belu, Medan, Cirebon, Mataram, Pandeglang, Gorontalo, Kupang, Ternate, dan Prabumulih.
Baca artikel selanjutnya:
- Perkuat Sektor Pariwisata, Kemen BUMN dan Kemenpar Bentuk Satgas
- Waketum GAPENSI Beberkan Peluang Sektor Konstruksi 2024-2029 dalam Kabinet Merah Putih
- Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Menteri PU Laporkan Realisasi Anggaran 2024
- Sah, 3 Anggota PII Banda Aceh Resmi Dikukuhkan jadi Guru Besar Teknik USK
