Konstruksi Media – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) resmi menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 dengan capaian tertinggi sepanjang sejarah. Hingga 31 Desember 2025, total penyaluran mencapai 278.868 unit rumah dengan nilai total Rp34,64 triliun.
Pencapaian ini melibatkan sinergi dari 40 bank penyalur dan 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 401 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Prabowo Tinjau Jembatan Bailey Sungai Garoga, Akses Vital Tapanuli Selatan Kembali Terhubung
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa meskipun realisasi ini berada di angka 79,68% dari target 350 ribu unit, volume tahun ini tetap menjadi yang terbesar sejak program FLPP digulirkan pada 2010. “Sebanyak 99,99 persen dari total penyaluran merupakan rumah tapak, sementara sisanya adalah rumah susun,” jelas Heru dalam keterangan resminya, Rabu (31/12/2025).
Dominasi Pekerja Swasta dan Peran Perbankan
Sektor pekerja swasta masih menjadi penerima manfaat terbesar dengan total 205.311 unit (73,63%), diikuti oleh wiraswasta (14,06%) dan PNS (7,46%). Menariknya, terjadi lonjakan signifikan pada segmen PNS yang tumbuh hingga 145,7% dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) masih mendominasi pasar dengan menyalurkan 132.744 unit rumah atau sekitar 47,60% dari total penyaluran nasional. Sementara dari sisi pengembang, Real Estate Indonesia (REI) menempati peringkat pertama dengan kontribusi pembangunan mencapai 42,20%.
Secara geografis, Provinsi Jawa Barat tetap menjadi wilayah dengan penerima manfaat tertinggi (62.591 unit), di mana Kabupaten Bekasi tercatat sebagai daerah peringkat pertama di tingkat kabupaten/kota dengan capaian 14.702 unit.

Strategi 2026: Target 350 Ribu Unit dan Perluas Akses Non-Formal
Memasuki tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,1 triliun untuk mengejar target penyaluran 350 ribu unit rumah. BP Tapera juga telah menyiapkan sejumlah strategi baru, salah satunya meningkatkan alokasi untuk sektor non-formal dari 10% menjadi 15%.
“Kami ingin memperluas akses bagi profesi non-formal seperti pengemudi ojek online, pedagang sayur, hingga asisten rumah tangga agar bisa memiliki rumah layak huni melalui KPR Sejahtera FLPP,” tambah Heru.
Baca Juga:
Perkuat Bisnis Mortar, Indocement Gandeng Grup Saint-Gobain Bentuk Usaha Patungan
Selain itu, BP Tapera tengah melakukan diversifikasi produk dengan menyiapkan skema Kredit Bangun Rumah dan Kredit Renovasi Rumah. Saat ini, regulasi teknis sedang disusun bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman guna memastikan program tersebut dapat segera diimplementasikan pada tahun mendatang.




