Rekam Jejak Buruk, Proyek Adhi Karya Garap Sampah Bantargebang Disoal
Konstruksi Media – Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengevaluasi Adhi Karya dalam proyek penanganan sampah di Bantargebang, Bekasi.
Pasalnya, Adhi Karya memiliki rekam jejak buruk atas kegagalan konstruksi pada proyek bangunan sekolah di Jakarta. Terbukti dengan kasus robohnya bangunan di sekolah SMAN 96 Cengkareng, Jakarta Barat, belum lama ini.
“Saya ingatkan, Adhi Karya sedang mengikuti lelang pembangunan sampah di Bantargebang, Bekasi, dengan anggaran sekitar Rp900 miliar. Kami sulit percaya dengan Adhi Karya. Wong bangunan saja roboh. Kami minta Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) evaluasi Adhi Karya,” ujar Syaiful Jihad dalam pesan singkatnya, Selasa (7/12/2021).
- Erick Thohir Angkat Simon Aloysius sebagai Dirut Pertamina Gantikan Nicke Widyawati
- Kalla Beton Ikut Andil di Pameran Konstruksi BJKW VI Makassar
- Lewat Kinematic Pavilion 2.0, Planawood Hadirkan Fasilitas Ramah Lingkungan di Perkotaan
Dia juga meminta keseriusan Komisi E DPRD DKI dan pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk menuntaskan kasus robohnya bangunan sekolah tersebut.
Hingga saat ini, akunya, DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga pengawasan tak terlihat mendalami kasus robohnya gedung sekolah itu.
“DPRD DKI Jakarta sebagai lembaga pengawas diam saja. Hanya gertak sambal akan mem-black list atau evaluasi kerjaan Adhi Karya. Sampai sekarang Dinas Pendidikan juga diam saja,” kata Syaiful.
Aktivis ini menilai, kasus robohnya bangunan SMAN 96 Cengkareng, Jakarta Barat sangat membahayakan siswa jika tidak ada evaluasi. Khususnya, pekerjaan yang sedang digarap oleh Adhi Karya.
“Kami minta dewan jangan hanya gertak. Setelah itu, hilang. Buktikan, evaluasi semua kerjaan Adhi Karya,” tegas Syaiful.
Syaiful Jihad juga mendorong agar BPPJB DKI Jakarta melakukan evaluasi dan audit pekerjaan yang dilakukan Adhi Karya tersebut.
“Saya akan minta pemprov untuk evaluasi semua pekerjaan Adhi Karya. Warga Jakarta sulit mengharapkan dari wakilnya di DPRD DKI,” jelas dia.
Dia menegaskan, evaluasi dan audit terhadap Adhi Karya sangat wajar karena baru tahap pembangunan saja gedung sudah roboh. Bagaimana kontraktor besar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa seperti itu.
“Saya hanya minta tinjau ulang dan evaluasi. Kalau memang tidak bisa ya, black list, kok repot. Akan ada yang turun ke jalan jika tak ada tindak lanjut,” pungkas Syaiful.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disdik DKI Sabudiyono menjelaskan banyaknya tahap yang harus dilaksanakan prakonstruksi sebelum rehab gedung SMAN 96 Jakarta mulai berjalan, sehingga sisa waktu pembangunan hanya 3,5 bulan.
“Tahapannya kalau yang pertama kan basic design, lalu manajemen kontruksi (MK), baru kita lakukan lelang fisik ya. Jadi harus melewati beberapa tahapan dulu,” katanya.***