Reindustrialisasi Dimulai Dari Transformasi Industri, Ketua BK Sipil PII: Libatkan Insinyur Lokal

Konstruksi Media — Reindustrialisasi yang digaungkan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Dr.-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie., M.B.A., IPU., bukan semata slogan, melainkan agenda strategis menuju kemandirian ekonomi nasional berbasis teknologi dan sumber daya manusia unggul.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Badan Kejuruan Sipil (BK Sipil) PII, Ir. Habibie Razak IPU., ASEAN Eng., ACPE., APEC Eng., CPEng., EngExec., IntPE (Aus) kepada Konstruksi Media saat di temui di perhelatan Seminar Outlook Industrialisasi Indonesia yang diselenggarakan oleh PII dalam gelaran IndoBuildTech 2025 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, (05/07/2025).

Habibie Razak menegaskan bahwa sasaran utama dari gerakan ini adalah menciptakan ekosistem industri yang mampu memberikan nilai tambah terhadap kekayaan sumber daya alam Indonesia.

“Kita kembali ke filosofi awal, bagaimana memanfaatkan kekayaan alam untuk hasil yang lebih baik melalui teknologi dan insinyur kita sendiri,” terang Habibie Razak.

Dia mencontohkan, nikel sebagai salah satu komoditas unggulan tidak seharusnya diekspor dalam bentuk mentah. Sebaliknya, Indonesia perlu membangun pabrik pengolahan dan memproduksi komponen bernilai tambah seperti baterai kendaraan listrik.

“Itulah esensi industrialisasi: menciptakan nilai tambah dan menyiapkan insinyur lokal untuk menjadi bagian dari proses itu, bukan hanya sebagai penonton,” ujarnya.

Ia menyayangkan bahwa saat ini, meskipun banyak investor asing masuk membangun industri di Indonesia, kontribusi nyata terhadap kapasitas insinyur lokal masih minim.

Menurut Habibie, permasalahan utama terletak pada belum terjadinya transfer pengetahuan dan teknologi secara efektif dari tenaga ahli asing kepada insinyur Indonesia. “Seringkali insinyur asing masuk tanpa didampingi oleh insinyur lokal, sehingga peluang akuisisi teknologi hilang. Ini harus diubah melalui regulasi yang bersahabat dan keberpihakan kepada insinyur dalam negeri,” bebernya.

Dirinya mencontohkan bagaimana Tiongkok sukses mengakselerasi kapasitas teknologinya dengan cara mewajibkan insinyur asing untuk bekerja bersama insinyur lokal dalam setiap proyek strategis.

Ia menyebut bahwa transformasi industri tidak hanya sebatas hilirisasi bahan mentah, tetapi juga harus menyatu dengan semangat transisi energi dan keberlanjutan. “Kita perlu membangun pabrik dan kawasan industri yang tidak hanya produktif, tapi juga bersih, sejalan dengan target net zero emission 2060,” ucapnya.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah teknologi carbon capture yang memungkinkan emisi karbon dari industri ditangkap dan disimpan sebagai bagian dari sistem energi hijau masa depan.

Dalam pandangannya, peran PII bukan sebagai pelaksana proyek, melainkan sebagai lembaga yang menyiapkan insinyur-insinyur masa depan (future ready engineers) yang siap terlibat dalam transformasi besar ini.

“Saya pribadi lebih memilih istilah transformasi industri dalam mendukung reindustrialisasi. Karena yang kita dorong tidak hanya membangun industri, tetapi juga membangun cara berpikir baru, bahwa industri harus berkelanjutan, adaptif, dan berpihak pada kemajuan bangsa,” imbuh Habibie.

Untuk itu, Habibie mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan persepsi dan langkah, mulai dari perguruan tinggi, sektor swasta nasional, organisasi profesi, hingga pemerintah. Dirinya menekankan bahwa regulasi yang ramah terhadap insinyur lokal adalah fondasi utama agar Indonesia tak hanya menjadi pasar, tapi juga pelaku utama dalam rantai industri global.

“Kita ingin insinyur kita bukan hanya membangun, tapi juga merancang, menguasai teknologi, dan menciptakan masa depan industri Indonesia yang mandiri,” tandasnya.