Konstruksi Media – Upaya menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota hutan atau forest city mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga kini, program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di kawasan IKN telah mencapai 1.805 hektar.
Kawasan yang sebelumnya didominasi tanaman monokultur eukaliptus milik industri kini secara bertahap dipulihkan menjadi hutan hujan tropis yang lebih beragam secara ekologis.
Perkembangan tersebut ditinjau langsung oleh Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud saat mengunjungi lokasi rehabilitasi.
Dalam program penghijauan tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan pola penanaman satu jenis tanaman. Sebagai gantinya, ditanam berbagai pohon serbaguna (multi-purpose tree species) serta spesies endemik Kalimantan seperti meranti, gaharu, kapur, medang, nyamplung, hingga nyatoh.
“Hutan sebagai sumber daya alam harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap IKN, terutama dalam aspek penghijauan,” ujar Raja Juli.
Menurutnya, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari luas lahan yang ditanami kembali, tetapi juga dari pemulihan ekosistem alami di kawasan tersebut.
Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan vegetasi di area rehabilitasi menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini terlihat dari semakin tingginya pohon-pohon yang ditanam serta mulai kembalinya berbagai satwa liar.
“Tadi kita melihat lokasi RHL dua tahun lalu, sekarang pohonnya sudah tinggi menggantikan tanaman monokultur. Dilaporkan juga sudah ada burung karena vegetasinya mulai variatif untuk mendukung IKN menjadi forest city,” jelasnya.
Baca juga: Tinjau Progres IKN, Menko Polkam Sebut IKN Siap Jadi Pusat Pemerintahan Modern
Selain berfungsi sebagai penyerap karbon, rehabilitasi hutan ini juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan tata air di kawasan inti Nusantara, sehingga dapat mencegah potensi krisis ekologis di masa depan.
Di tengah kritik terhadap pembangunan IKN yang dikhawatirkan memarginalkan masyarakat lokal, pemerintah juga mengambil langkah untuk memastikan warga sekitar tetap mendapatkan manfaat ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di Kalimantan Timur. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Prabowo Subianto agar masyarakat sekitar hutan memiliki akses legal untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.
Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton pembangunan IKN, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pembangunan IKN harus berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan.
“Kunjungan Bapak Menteri ini bukan hanya sebagai komitmen, tetapi juga upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan kelestarian alam,” ujarnya.
Dengan program rehabilitasi hutan yang terus berjalan, pemerintah optimistis konsep IKN sebagai forest city dapat terwujud, sekaligus menciptakan ibu kota baru yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. (***)
HUBUNGI KAMI 