Konstruksi Media – Memasuki tahun 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menetapkan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi sebagai salah satu prioritas utama program perumahan nasional. Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan, ratusan unit rusun subsidi ditargetkan mulai dibangun tahun ini.
“Kita pastikan ratusan rumah susun subsidi mulai dibangun pada tahun 2026,” ujar Maruarar Sirait—yang akrab disapa Ara, di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Ia menuturkan, program rumah subsidi telah menjadi fokus utama kementeriannya sejak awal masa jabatan, terutama untuk menekan backlog kepemilikan rumah nasional yang saat ini mencapai 9,9 juta unit.
Menurut Ara, pembangunan rusun subsidi menjadi solusi penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan lahan. Karena itu, ia mengajak para pengembang swasta untuk turut berpartisipasi membangun rusun subsidi di kawasan perumahan yang mereka kembangkan.
Pembangunan rusun subsidi perdana pada 2026 direncanakan dimulai di kawasan Meikarta. Ara menyebut, pemilik Lippo Group James Riady telah menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.
“Untuk rumah susun, saya berharap tidak berlarut-larut. Segera dibangun. Fokus di Meikarta terlebih dahulu karena lahannya sudah disiapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan pembangunan rusun subsidi harus dimulai tahun ini. “Yang pertama di Meikarta. Pak James sudah menyiapkan lahannya, dan luasnya saya kira cukup besar. Nanti kita pastikan detailnya,” tambah Ara.
Baca juga: Dua Lahan 10 Hektare di Meikarta Disiapkan untuk Rusun Subsidi Pemerintah, Ini Lokasinya
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel memaparkan target besar program perumahan nasional sepanjang 2026. Program 3 Juta Rumah tetap menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah menargetkan dukungan sekitar 790 ribu unit rumah dengan total pembiayaan hingga Rp58 triliun. Target ini telah disampaikan Presiden dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2026,” kata Didyk.
Ia menjelaskan, penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditargetkan mencapai 350 ribu unit. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah ditargetkan menyasar 400 ribu unit.
Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) juga dilanjutkan pada 2026 dan ditujukan bagi 40 ribu unit rumah komersial. Sementara itu, kredit program perumahan masih ditargetkan mencapai Rp130 triliun.
Dari sisi anggaran, Kementerian PKP memperoleh pagu sebesar Rp10,89 triliun pada 2026 dengan target pembangunan dan peningkatan kualitas 406.357 unit rumah. Sekitar 400 ribu unit di antaranya dialokasikan untuk renovasi rumah rakyat melalui BSPS.
Selain itu, kementerian juga akan melanjutkan pembangunan 743 unit atau 22 tower rusun, membangun 607 unit rumah khusus, menyediakan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk 2.007 unit, serta melakukan penanganan kawasan kumuh di 15 lokasi dan pembangunan 3.000 unit sanitasi. (***)
HUBUNGI KAMI 