Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengungkapkan pihaknya Bu telah memulai proses pembangunan rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).
Di mana, Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto disela-sela Penandatanganan Kontrak dan Pre Construction Meeting (PCM) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN.
Dia mengatakan setidaknya sekitar 36 unit rumah tapak untuk para menteri dibangun di lokasi persil 104 dan 105 KIPP IKN.
“Mulai hari ini 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi akan dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa,” ungkap Iwan, Kamis, (8/12/2022).
Paket Manajemen Kontruksi Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero)-PT Indah Karya (Persero)-PT Surya Perkasa Raya KSO.
Baca Juga : Iwan Suprijanto Klaim Program Sejuta Rumah PUPR Capai 544.845 Unit
Dia menambahkan, penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Susun dan Rumah Khusus II Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur Ronal Setiyadi, dengan Kuasa KSO PT Adhi Karya (Persero), PT Ciriajasa Engineering Consultant Ir. Yan Arianto S.T, M.M.
Ruang lingkup kontrak tersebut meliputi beberapa pekerjaan antara lain perencanaan perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan kontruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan, pekerjaan infrastruktur kawasan, serta pekerjaan furnitur.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022 dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Iwan menuturkan bakal berusaha agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.
Selain itu, mengawal jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasilnya berkualitas.
“Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan,” imbuhnya.
Seluruh proses pembangunan rumah tapak tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
Pihaknya pun telah menyiapkan desain rumah dalam dua tipe. Yakni tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi.
“Pembangunan konstruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
