Pulihkan Infrastruktur Pascabencana di Sumatera, Kementerian PU Terapkan Upah Rp125 Ribu per Hari

Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) dalam penanganan infrastruktur rusak akibat bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Melalui program ini, masyarakat terdampak dilibatkan secara langsung dalam proses pemulihan dengan upah harian sebesar Rp125.000 per orang.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, mengatakan saat ini pembayaran upah masih dilakukan secara tunai. Namun ke depan, Kementerian PU akan bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama.

“Saat ini pembayaran masih tunai. Ke depan, kami bekerja sama dengan perbankan agar masyarakat memiliki rekening sehingga pembayaran bisa dilakukan secara non-tunai,” ujar Dewi dalam keterangan resmi, Kamis (1/1/2026).

Program padat karya ini tidak hanya menghasilkan perbaikan infrastruktur, tetapi juga berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harian warga terdampak. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pembersihan serta perbaikan infrastruktur permukiman yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanganan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berskala kecil, dengan melibatkan warga terdampak sebagai tenaga kerja harian. Secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyalurkan program padat karya melalui berbagai skema pemulihan dan pembangunan infrastruktur permukiman, seperti Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK), Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca juga: Kementerian PU Percepat Pemulihan Infrastruktur Sanitasi di Aceh

Hingga 31 Desember 2025, Kementerian PU mencatat kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di Provinsi Aceh meliputi 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Di Provinsi Sumatera Utara, infrastruktur IBM terdampak mencakup 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IBM perdesaan di 2 kabupaten. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, kerusakan meliputi 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.

Selain sektor permukiman, skema padat karya juga diterapkan dalam kegiatan pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Pada lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Direktorat Jenderal Bina Marga mengoptimalkan tenaga kerja padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap efektif.

Berdasarkan data Kementerian PU hingga 31 Desember 2025, sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagian besar telah kembali fungsional, baik secara penuh maupun melalui penanganan darurat.

Dari total 33 jembatan nasional terdampak, lebih dari 90 persen telah dapat dilalui. Artinya, masih terdapat sekitar 3 hingga 4 jembatan yang belum sepenuhnya berfungsi.

Di Provinsi Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional terdampak bencana dan seluruhnya kini telah kembali berfungsi. Salah satu upaya pemulihan dilakukan melalui pemasangan Jembatan Bailey sepanjang 180 meter di Kabupaten Bireuen. Di Provinsi Sumatera Utara, dari 12 ruas jalan nasional terdampak, sebagian besar telah kembali dapat dilalui.

Namun demikian, satu segmen pada ruas Simpang Rampa–Batulobang–Sibolga sepanjang sekitar 17 kilometer, yang merupakan bagian dari ruas batas Kabupaten Tapanuli Utara/Tapanuli Tengah–Sibolga, masih mengalami gangguan dan terus ditangani secara intensif. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional, meskipun dua ruas di kawasan Lembah Anai masih diberlakukan kondisi fungsional terbatas dengan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.

Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU menurunkan total 1.452 unit alat berat dan alat pendukung, yang terdiri atas 382 unit milik Kementerian PU dan 1.071 unit dari mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Sebaran alat tersebut meliputi 821 unit di Aceh, 291 unit di Sumatera Utara, dan 341 unit di Sumatera Barat.

Kementerian PU memastikan penanganan sisa ruas jalan dan jembatan terdampak akan terus dilakukan secara bertahap, terutama pada jalur utama dan strategis. Seluruh pekerjaan dilakukan selama 24 jam untuk memastikan infrastruktur yang telah berfungsi tetap aman dan layak dilalui. (***)