PT PII Jamin 60 Proyek Infrastruktur Senilai Rp115 Triliun, Dorong Investasi Tembus Rp700 Triliun

Konstruksi Media – Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peran penting dijalankan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang telah menjamin sekitar 60 proyek infrastruktur dengan total nilai penjaminan mencapai Rp115 triliun.

Langkah ini turut mendorong realisasi investasi hingga lebih dari Rp700 triliun, sebagai bagian dari upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PII, Andre Permana, menjelaskan bahwa PT PII memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal pemerintah, khususnya dalam mengurangi risiko pembiayaan proyek infrastruktur.

“PT PII berfungsi sebagai shock absorber bagi APBN, sehingga risiko pembiayaan tidak langsung membebani anggaran negara,” ujarnya.

Dua Mandat Utama PT PII

Sebagai badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan, PT PII mengemban dua mandat utama, yakni menyediakan penjaminan pemerintah (sovereign guarantee) serta menjadi pelaksana fasilitas pendampingan penyiapan dan transaksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dari total 60 proyek yang dijamin, sebanyak 37 merupakan proyek KPBU, sementara sisanya adalah penjaminan terhadap pinjaman atau kredit BUMN.

Skema penjaminan ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor, sekaligus menciptakan leverage besar terhadap masuknya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Selain itu, PT PII juga menjalankan fungsi “ring fencing” atau pelindung fiskal, sehingga potensi klaim tidak langsung menimbulkan tekanan besar terhadap APBN.

Dorong Pembiayaan Kreatif di Tengah Keterbatasan Anggaran

Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah mendorong penerapan skema pembiayaan kreatif, termasuk KPBU, agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN dan APBD.

Namun demikian, tantangan terbesar saat ini adalah perubahan pola pikir di kalangan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang masih terbiasa dengan skema pembiayaan konvensional.

Baca juga: PT PII Jamin Proyek KPBU Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

Diperlukan transformasi dari sekadar “spending agency” menjadi “contracting agency” yang mampu bekerja sama dengan pihak swasta dalam membiayai proyek.

Selain itu, peningkatan kapasitas dalam penyusunan studi kelayakan (feasibility study) yang bankable juga menjadi kunci agar proyek dapat menarik minat investor.

Jaga Kepastian Investasi dan Keberlanjutan Proyek

Dalam skema KPBU, kepastian proyek menjadi faktor utama bagi investor dan lembaga pembiayaan. Proyek-proyek ini umumnya memiliki jangka waktu panjang, bahkan melampaui satu periode pemerintahan.

Karena itu, diperlukan komitmen berkelanjutan, mitigasi risiko yang matang, serta kepastian terhadap jadwal dan proyeksi pengembalian investasi.

Proyek Nyata: Jalan Lintas Timur Sumatra

Salah satu contoh implementasi nyata adalah proyek Jalan Lintas Timur Sumatra di wilayah Sumatera Selatan dan Riau.

Proyek ini menggunakan skema KPBU dengan dukungan penjaminan pemerintah serta pendampingan penyiapan proyek. Selain pembangunan, proyek ini juga mencakup pemeliharaan jalan dalam jangka panjang, sehingga kualitas infrastruktur tetap terjaga.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum bertindak sebagai penanggung jawab proyek, sementara pihak swasta menangani pembiayaan, pembangunan, hingga operasional selama masa konsesi.

Skema ini dinilai lebih efisien karena proses tender cukup dilakukan satu kali dengan kontrak jangka panjang, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.

Dengan berbagai peran tersebut, PT PII diharapkan terus menjadi katalis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur nasional melalui pembiayaan inovatif yang berkelanjutan dan inklusif. (***)