Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dicoret dari Daftar Proyek Strategis Nasional

Konstruksi Media – Pemerintah mencoret Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Alasannya, biaya yang terlalu tinggi dan sudah ada kereta yang diperbaiki dengan double track.

Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan, Kereta Api Jakarta-Surabaya merupakan satu dari 58 PSN senilai Rp420 triliun yang mangkrak dan tak mungkin selesai sesuai target pada tahun 2024.

Baca juga: Progres Konstruksi Bendungan Mbay di Nagekeo NTT dengan Nilai Kontrak Rp1,47 Triliun

Sepertinya, pemerintah tidak ingin mengulangi kesalahan cost overrun seperti yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Biaya proyek tersebut bengkak dari semula USD6 miliar setara Rp90 triliunan menjadi USD8 miliar atau setara Rp118 triliun.

“Saya enggak tahu (estimasi biaya pasti proyek) karena masih dalam tahap kajian teknis dan finansial,” kata Wahyu mengutip Akurat.co, Kamis (27/7/2023).

Ia mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan percepatan kajian, ditemukan biaya yang cukup besar dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Selain itu, memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pembanguna. Untuk itu, Kemenhub lewat surat resmi sudah mengusulkan pengunduran proyek tersebut dari daftar PSN.

Baca juga: Indotruck Utama Kenalkan ICDC, Fasilitas Teknologi Digital Mumpuni

“Kalau usulan dari Kementerian Perhubungan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan di-drop. Tapi, apakah mau yang kereta cepat, atau yang semi kereta cepat, atau seperti apa, itu belum. Kereta api Jakarta-Surabaya lah jelas. Itu kan enggak bisa selesai, pembiayaannya saja belum. Waktu itu memang teman-teman itu memasukkan supaya ada percepatan dalam kajian. Nah itu sudah dilakukan, tapi teman-teman Kemenhub itu kan belum mempresentasikan,” jelas Wahyu.

Mengingat modal yang tidak sedikit, kata dia, pemerintah sempat terbuka dengan berbagai negara dalam menggarap proyek tersebut dan meniadakan opsi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Ya pastilah (terbuka investasi). Ga mungkin dengan APBN itu. KPBU pun itu kan sektor yang agak berat untuk yang antarkota,” ucap Wahyu.

Baca artikel selanjutnya:

• Memaknai Refleksi Pidato Presiden Prabowo Subianto
• Pemerintah Canangkan Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat
• Luar Biasa!, Laba Bersih WEGE Melonjak 121,32% di Kuartal III 2024
• Kuartal III 2024, Jasa Marga Bukukan Pendapatan Usaha Rp13,86 Triliun 
• Kiat Sukses WSBP Laksanakan Transformasi Bisnis Perusahaan