Prabowo Instruksikan 2.200 Rumah untuk Papua Pegunungan, Fokus pada Kearifan Lokal

Konstruksi Media — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemerataan program Tiga Juta Rumah di seluruh Indonesia dengan memberikan instruksi khusus untuk membangun 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

Instruksi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Program ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak yang selaras dengan adat dan kearifan lokal masyarakat Papua Pegunungan.

Dalam kunjungan kerja pada 12 Agustus 2025, Maruarar Sirait dan Tito Karnavian didampingi Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, bertemu langsung dengan warga serta para kepala suku di Sekolah Alkitab Sinakma. Mereka memastikan pembangunan rumah akan mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, dan kebutuhan warga setempat.

Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyambut baik rencana tersebut dan berharap program ini bisa memberi prioritas kepada pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri. “Kasihan, selama ini banyak dari mereka masih tinggal di kos-kosan,” ujarnya di hadapan masyarakat dan tokoh adat.

Maruarar Sirait menegaskan bahwa ini merupakan wujud nyata kepedulian Presiden terhadap rakyat Papua.
“Mohon doanya agar program ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya akan menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. “Mudah-mudahan bisa membawa kebahagiaan bagi rakyat Papua,” katanya.

Kunjungan ini juga mencakup peninjauan Perumahan MUAI Permata Musiami Dua di Kabupaten Jayawijaya — perumahan bersubsidi FLPP satu-satunya di Papua Pegunungan. Maruarar dan Tito berharap proyek ini dapat memicu pertumbuhan hunian bersubsidi di wilayah tersebut.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Wamena, Maruarar meminta seluruh kepala daerah di Papua Pegunungan memberikan masukan untuk memastikan program 2.200 rumah ini tepat sasaran.
“Dengarkan aspirasi seluruh bupati dan pimpinan daerah, pelaksanaan harus komprehensif,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengerahkan tim survei yang terdiri dari Dirjen Kawasan Permukiman, Dirjen Perumahan Perdesaan, serta Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk memastikan kualitas, anggaran, dan efektivitas pembangunan.

Heru Pudyo Nugroho dari BP Tapera juga memaparkan skema FLPP yang digunakan dalam pembiayaan rumah bersubsidi.
“FLPP ini berbentuk bantuan pembiayaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah, berbeda dari bantuan langsung tunai,” jelasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah pusat berharap Papua Pegunungan dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan perumahan yang menghormati adat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat rasa persatuan nasional.

Baca Juga :

Kolaborasi Jadi Kunci: BPKP Dorong Penguatan Fungsi DAAB dalam Proyek Konstruksi