Konstruksi Media – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri atau Subsidiary Loan Agreement (PPLN/SLA) dalam rangka Pembiayaan Development of Pumped Storage Hydropower in The Java-Bali System Project.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan penandatangan itu untuk pendanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Pumped Storage yang tengah dilakukan PLN.
Pasalnya, PLN akan menerima pembiayaan sebesar US$ 610 juta (Rp8,7 triliun) dari International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), untuk proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokan di perbatasan Kabupaten Bandung dan Cianjur, Jawa Barat.
Menurutnya, PLN telah melakukan kerja sama pendanaan sebesar US$ 380 juta (Rp5,4 triliun) untuk membangun PLTA Cisokan berkapasitas total 1.040 Megawatt (MW) atau 1,04 gigawatt (GW). PLN mendapatkan tingkat suku bunga kompetitif dengan tenor 24,5 tahun.
Ia menambahkan, pembangunan PLTA ini juga bertujuan untuk mendukung transisi energi dan pencapaian penurunan emisi karbon di Indonesia, sejalan dengan komitmen Indonesia mempercepat proses transisi energi dengan target EBT (Energi baru Terbarukan) sebesar 23 persen pada 2025, serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
“Untuk mendukung komitmen tersebut dan selaras dengan fokus Energy Transitions Working Group, isu pendanaan yang menjadi prioritas G20 dalam transisi energi dapat diatasi oleh sumber pembiayaan yang disediakan Pemerintah dalam bentuk Penerusan Pinjaman Luar Negeri,” papar Hadiyanto, dalam keterangannya, (17/3/2022).
Menurutnya Sustainable Energy Transition ini juga menjadi salah satu topik penting yang diangkat pada Presidensi G20 Indonesia tahun 2022.
“Negara-negara anggota G20 memiliki tanggung jawab yang besar dan peran strategis dalam mewujudkan transisi menuju energi yang bersih dan berkelanjutan, mengingat negara-negara anggota G20 menyumbang sekitar 75 persen dari permintaan energi global,” kata Hadiyanto.
Baca Juga : IKN Nusantara Bakal Adopsi Kawasan Perumahan BSD City
Sementara, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan ini menjadi bukti PLN mendapatkan kepercayaan internasional dalam upaya membangun infrastruktur kelistrikan melalui pembangkit-pembangkit EBT rendah karbon.
“Ini merupakan langkah nyata PLN yang didukung oleh kehadiran pemerintah RI dalam proses transisi energi menuju net zero emissions dengan pasokan EBT dengan skala dan kapasitas besar,” terangnya.
Darmawan menuturkan, proyek ini ditargetkan beroperasi pada 2025 dan memasok kebutuhan listrik di sistem Jawa-Bali sebagaimana tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2021-2030.
“Proyek ini menggunakan teknologi pumped storage menghasilkan energi efisien, rendah karbon, serta dapat menjadi enabler utama dalam rangka proses transisi energi dan masuknya pembangkit EBT intermittent dalam portofolio besar di sistem Jawa-Bali,” tutupnya.
Hadianto kembali mengungkapkan, SLA untuk pembiayaan di sektor energi tersebut disalurkan kepada PT PLN dan PT Pertamina serta PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan lembaga pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.
“Pemberian penerusan pinjaman atau SLA telah memberikan manfaat yang luar biasa pada berbagai sektor,” ujar Hadiyanto.
Manfaat tersebut di antaranya adalah pembangunan infrastruktur pada sektor energi untuk pencapaian program energi listrik 35.000 Megawatt melalui pembiayaan untuk transmisi, gardu induk, dan pembangkit listrik baik energi tidak terbarukan maupun energi terbarukan.
Manfaat selanjutnya adalah untuk sektor transportasi seperti jalan tol, kereta rel listrik (KRL) dan Mass Rapid Transit Jakarta. Sektor kesehatan juga dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya, serta sektor perdagangan untuk pembangunan pasar-pasar modern di berbagai daerah.
Hadiyanto berpesan kepada PT PLN agar melaksanakan proyek-proyek yang dibiayai oleh SLA ini dengan sebaik mungkin dan wajib menekan seminimal mungkin potensi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan proyek dimaksud.
“Dengan dana yang begitu besar dan pekerjaan pembangunan PLTA Pumped Storage yang penuh tantangan, PT PLN (Persero) diminta membuat jadwal dan mengawasi secara ketat setiap pengerjaan proyek, dimulai sejak masa persiapan, pembangunan, hingga masa pemeliharaan proyek ini,” kata Hadiyanto.
Baca artikel selanjutnya:
