Pertemuan Meja Bundar Bos BCA dan Raja Properti, Bahas Program 3 Juta Rumah
Membahas strategi percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Konstruksi Media – Para pemimpin industri keuangan dan properti nasional berkumpul dalam sebuah pertemuan meja bundar yang bersejarah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut melibatkan para tokoh strategis dari sektor perbankan, pengembang properti, hingga regulator pemerintah. Hal ini disebut pertemuan meja bundar bos BCA vs raja properti.
Dari sisi perbankan, hadir Presiden Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja dan Presiden Direktur Hendra Lembong. Dari kalangan pengembang, tampak Budiarsa Sastrawinata (Ciputra), Hendri Hendrarta (Sinarmas Land), Adrianto P. Adhi (Summarecon), A. Stefanus Ridwan (Pakuwon), Haryanto Tirtohadiguna (Alam Sutera), dan Sutopo Kristanto (Pembangunan Jaya).
Mereka berdiskusi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Deputi Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo, dan Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryanti, membahas strategi percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Lahan Negara Jadi Solusi Kunci
Dalam pertemuan meja bundar bos BCA vs raja properti ini, disepakati bahwa pemanfaatan lahan negara adalah terobosan strategis untuk menurunkan harga jual rumah. Lahan dari aset sitaan, HGU kedaluwarsa, maupun aset BUMN akan dialokasikan melalui skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sehingga menekan beban biaya lahan bagi pengembang.
“Badan Bank Tanah berkomitmen menyediakan lahan legal dan berkelanjutan untuk mendukung keadilan sosial,” tegas Perdananto.
Sebagai contoh, sekitar 1.000 hektare lahan di Banten dari sitaan Kejaksaan Agung serta 2,5 hektare lahan donasi pribadi di Tangerang telah disiapkan untuk proyek ini.
Komitmen Perbankan dan Pengembang
Di sisi pembiayaan, BCA menegaskan dukungannya melalui penyaluran KPR subsidi dengan bunga rendah dan proses transparan. “Kami siap mendukung pembiayaan yang efisien agar MBR mendapat akses rumah pertama mereka,” ujar Jahja Setiaatmadja.
Sementara itu, para pengembang seperti Ciputra, Summarecon, dan Alam Sutera menyambut baik skema ini karena membuka peluang untuk berkontribusi dalam proyek berorientasi sosial dengan skema bisnis yang berkelanjutan.
Target Ambisius dan Tantangan Nyata
Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% pada 2025. Fokus utamanya adalah menyediakan hunian bagi MBR dengan penghasilan di bawah Rp12 juta per bulan (lajang) dan Rp14 juta per bulan (pasangan). Berdasarkan data BP Tapera, hingga kuartal I 2025 telah disalurkan 220.000 unit KPR subsidi melalui skema FLPP dengan dukungan anggaran Rp31 triliun.
Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama terkait ketersediaan lahan di kota-kota besar seperti kawasan Jabodetabek dan Pulau Jawa.
“Tantangan perumahan tidak bisa diselesaikan sendiri. Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, pengembang, dan perbankan harus bahu-membahu dengan semangat keberpihakan, kepastian hukum, dan keberlanjutan,” tegas Menteri Maruarar. (***)
