Permudah Investor, Ini Perintah Jokowi untuk Otorita Ibu Kota Nusantara
Investor yang terkendala tentang perizinan dan insentif perpajakan dapat mengunjungi sistem itu sehingga dapat diimplementasikan sesuai kebijakan yang berlaku.
Konstruksi Media – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membentuk satu sistem daring terpadu atau one stop shop untuk memfasilitasi dan mempermudah investor bergabung dalam mega proyek IKN Nusantara.
Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, pembentukan sistem terpadu one stop shop bertujuan untuk mempercepat segala proses perizinan IKN agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
“Jadi diputuskan bahwa untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan investasi ini, kami diminta untuk membuat suatu one stop shop yang akan juga diikuti lembaga kementerian terkait lain, itu juga nanti akan berada di dalam one stop shop itu,” kata Bambang dalam keterangan pers usai mengikuti rapat percepatan investasi di IKN bersama Presiden di Jakarta, Senin (15/05/2023).
Ia mengatakan, investor yang berminat menanamkan modal di IKN dapat mengunjungi sistem terpadu tersebut yang di dalamnya terhubung dengan kementerian/lembaga (K/l) terkait. K/L tersebut antara lain Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, BKPM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PUPR.
Menurut dia, investor yang terkendala tentang perizinan dan insentif perpajakan dapat mengunjungi sistem itu sehingga dapat diimplementasikan sesuai kebijakan yang berlaku.
“Ada masalah, ada beberapa insentif tentang perpajakan yang memang harus dielaborasi dan implementasinya tentu ini akan ditunggu oleh para pelaku usaha,” kata Bambang.
Sejauh ini, kata dia, sudah ada 209 nota kesepahaman atau letter of intent (LoI) yang diajukan oleh para investor kepada Otorita IKN. Sebanyak 36 sudah ditandatangani dalam bentuk perjanjian non disclosure agreement, yakni pembicaraan sudah lebih rinci karena ada pertukaran data.
“Setelah itu biasanya akan melihat ke lapangan, kemudian setelah itu mereka membuat studi kelayakan dan tentu saja rencana bisnis yang akan diambil,” kata Bambang.
Baca juga: PLTS Nusa Penida Konsisten Pasok Energi Bersih Kelistrikan di Bali
Bambang mengatakan, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN.
“Tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marinves, Pak Luhut, yang akan mengoordinasi interdept dan juga semua lembaga yang terkait sehingga proses dari percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien lagi,” jelasnya.
Presiden Jokowi, kata dia, memerintahkan OIKN untuk membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan guna memudahkan investor menanamkan modal di IKN.
“Jadi yang akan ditawarkan kepada investor ini adalah tanah-tanah yang memang sudah matang dan kita ketahui harganya,” kata Bambang.
Dalam beberapa bulan mendatang, kata dia, Otorita IKN akan mengumumkan sejumlah proyek di IKN yang sudah matang dari pelaku usaha atau pembiayaan non APBN.
“Di situ misalnya akan ada satu rumah sakit internasional, kemudian ada juga fasilitas pendidikan dan sebagainya yang ini nanti akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami semua tim untuk membuat satu ekosistem,” kata Bambang.
Pembangunan IKN pada tahap pertama pada 2024 difokuskan untuk mewujudkan satu ekosistem utuh yang terdiri atas sejumlah fasilitas yang terbangun, seperti fasilitas infrastruktur, fasilitas publik, gedung-gedung perkantoran, hingga pusat perbelanjaan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca artikel selanjutnya:
