KONSTRUKSI MEDIA – Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar Muh Hajar Aswad, menyatakan siap membangun Makassar Government Center and Services (MGCS) sebagai upaya meningkatkan investasi dengan nilai proyek Rp200 Miliar.
MGCS ini dirancang untuk menjadi pusat alias sentra pelayanan publik yang bakal terhubung menjadi satu dalam satu gedung. “Pelayanannya bakal menerapkan teknologi, agar memberikan kemudahan kepada masyarakat dan tentu diharapkan bisa menggaet investor,” kata Muh Hajar Aswad seperti dikutip dari Antara.
Berdasarkan Keterangan Rencana Kota (KRK) yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, gedung ini diperuntukkan menjadi area perkantoran dan ruang terbuka hijau (RTH).
Lokasi pembangunan berada di Jalan Balai Kota dengan luas lahan mencapai 2,3 ribu meter persegi. Gedung instansi ini dibangun dengan delapan lantai.
Baca Juga: WIKA Beton Peroleh Kontrak Baru Rp2,55 Triliun, Didominasi Proyek Infrastruktur
Hajar Aswad mengungkapkan bahwa saat ini, tahapan tender memasuki fase pembukaan dan pertimbangan penawaran file I berupa manajemen dan teknis. Hasil pertimbangan manajemen dan teknis ini bakal diumumkan pada Selasa, 30 Mei 2023.
Sementara penandatanganan perjanjian 5 Juni 2023 nanti. Hajar pun optimistis mega proyek tersebut bisa tuntas di tahun ini. “Waktu pengerjaan bakal dilaksanakan sekitar 6 bulan alias sekitar 180 hari kerja,” katanya lagi.
Hajar Aswad menyebut ada delapan rekanan bersaing memenangkan proyek pembangunan MGCS. Rata-rata peserta merupakan badan upaya milik negara (BUMN).
Ke delapan rekanan terdiri dari PT Pembangunan Perumahan, PT Djasa Ubersakti, PT Haka Utama, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya, PT Brantas Abipraya, PT Waskita Karya, dan PT Amarta Karya.
Proyek dengan anggaran ratusan miliar rupiah ini, kata Hajar, diharapkan dimenangkan oleh BUMN. Alasannya, BUMN dinilai bisa bekerja lebih profesional, sehingga proyek bisa rampung sesuai sasaran waktu. “Anggarannya kan Rp200 miliar dan BUMN bisa ikut tender untuk proyek di atas Rp100 miliar,” katanya pula.
Tender proyek sempat dilaksanakan pada awal tahun, hanya saja lelang proyek dinyatakan kandas lantaran adanya kekeliruan administrasi.
Baca artikel selanjutnya:
