Peran Wanita dalam Pembangunan Infrastruktur Tanah Air
Kita harus terus mendukung para wanita Indonesia untuk mencapai potensi pemuhnya dalam berkarir, bersosialisasi, dan juga berkeluarga.
Konstruksi Media – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, wanita memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa.
Konstruksi Media – Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit mengatakan, wanita memiliki peran penting dalam pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai aksesibilitas pendukung pendistribusian barang dan jasa.
Menurut dia, hingga bulan Juni 2022 tercatat total pengoperasian sejumlah ruas Jalan Tol di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai sepanjang 2.500 Kilometer dengan terbagi menjadi 66 ruas Jalan Tol dan 46 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang ada di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, hingga Pulau Sulawesi.
“Dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, kita tidak hanya berbicara pembangunan secara fisik, tetapi juga peran orang-orang di belakangnya termasuk para wanita yang berperan besar di belakangnya,” ucap Danang saat membuka seminar bertajuk “Women’s Leadership Through Their Experiences” sebagai rangkaian HUT BPJT ke-17 di Jakarta, Selasa (21/6/2022).
Untuk itu sebagai bentuk apresiasi peran para wanita dalam pembangunan infrastruktur, kata dia, BPJT secara khusus mengangkat tema peran kepemimpinan wanita dalam seminar tersebut.
“Kita harus terus mendukung para wanita Indonesia untuk mencapai potensi pemuhnya dalam berkarir, bersosialisasi, dan juga berkeluarga,” tukas Danang.
Seminar bertajuk “Women’s Leadership Through Their Experiences” menghadirkan sejumlah narasumber para wanita dari berbagai instansi berhasil menjadi pemimpin, di antaranya Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Fitria Yusuf, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Cristallin, Director of Central Public Affairs at Grab Indonesia Tirza Reinata Munusamy, dan Managing Partner at Hermawan Juniarto Deloitte Legal Irawati Hermawan.
Baca juga: Waskita Pasok Beton Precast Bangun IKN Nusantara
Sebagai bukti kesetaraan peran pria dan wanita di Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur, salah satu Pejabat Tinggi Madya merupakan wanita yakni Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Satu hal yang unik mengingat karakteristik tugas Kementerian PUPR yang sarat akan tugas lapangan.
Implementasi PUG di Kementerian PUPR telah dimulai dari tahun 1997 dengan pelibatan kaum perempuan pembangunan infrastruktur pedesaan yang dikenal menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Peran perempuan dalam program tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur.
Tahun 2008, Kementerian PUPR menerima penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) yakni penghargaan pemerintah yang diberikan pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil melaksanakan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Secara bertahap, Kementerian PUPR dinilai berhasil meningkatkan capaian dalam penerapan PUG dengan menerima penghargaan APE tingkat Pratama pada tahun 2008, tingkat Madya pada tahun 2009-2010, tingkat Utama tahun 2011-2013, hingga tingkat Mentor pada tahun 2014 – 2016.
Pemberian penghargaan APE dalam katagori Mentor (tertinggi) tahun 2016, karena Kementerian PUPR dinilai bisa dijadikan percontohan dalam membina daerah dan mitra kerja dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan serta pemberdayaan perempuan.
Baca artikel selanjutnya:
- Sah!, Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono jadi Kepala Otorita IKN
- Kementerian PU Kembali Raih Penghargaan Informasi Geospasial Ke-6
- Kementerian PU Dorong Pembangunan Kota Layak Huni dan Berkelanjutan
- Ini Upaya Kementerian PU Atasi Penurunan Tanah di DKI Jakarta
- Raker dengan Komisi V DPR, Menteri Perumahan Bilang Begini