Pemerintah Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah Jalan Pedalaman Kalimantan Timur
Pembangunan jalan perbatasan akan berdampak langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen mengembangkan jaringan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah.
Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur beberapa waktu lalu.
“Pengembangan jaringan jalan serta jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi masuknya investasi, mendukung pengembangan kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas antar pusat-pusat ekonomi regional,” imbuh Dody Hanggodo, (04/08/2025).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud mengungkapkan bahwa usulan peningkatan akses jalan ke wilayah pedalaman, salah satunya menuju Long Apari di Kabupaten Mahakam Ulu.
Menurut Rudy, akses jalan menuju Long Apari saat ini masih belum memadai, sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
“Karena kemarau dan surutnya muka air sungai, distribusi kebutuhan via lalu lintas sungai terhambat sehingga harga beras bisa mencapai Rp1,2 juta per 25 kilogram. Ini sangat memberatkan masyarakat Long Apari,” paparnya.
Rudy juga menambahkan bahwa pembangunan jalan perbatasan akan berdampak langsung pada penurunan harga kebutuhan pokok yang selama ini terhambat oleh keterbatasan transportasi.
Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.
Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ini juga dilaksanakan dalam rangka memantau progres pembangunan beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PU di Provinsi Kalimantan Timur.
Menanggapi permintaan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono beserta jajaran Kementerian PU yang turut hadir mendampingi Kunker Reses menyatakan bahwa Kementerian PU akan memperhatikan dan mendukung usulan tersebut.
“Kami akan melakukan kajian dan telaah. Sehingga nanti bisa ditindaklanjuti tentunya dengan memperhatikan alokasi anggaran serta kelengkapan readiness criteria,” tutur Triono.
Baca Juga :
Kementerian PU Canangkan Zona Integritas, Ciptakan Birokrasi Bersih
