Pemerintah Susun RKP Tahun 2026, Jalani Program Prioritas
Program prioritas pembangunan terdiri dari kedaulatan pangan dan energi (pangan, air, pengelolaan sampah) dan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen di tahun 2026.
Konstruksi Media – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
Sesuai tema Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif, rancangan RKP tahun 2026 menetapkan prioritas pembangunan yang terdiri dari kedaulatan pangan dan energi (pangan, energi, air, pengelolaan sampah).
Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan pembangunan wilayah dalam RKP tahun 2026 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan mendorong peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya dari kawasan timur Indonesia.
Dia menambahkan fokus tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah, termasuk untuk mendukung program pemerintah ketahnan pangan.
Hadiri Rakorbangpus Kementerian PPN/Bappenas, Sekjen PU: Siap Dukung Pembangunan Nasional
“Perencanaan yang baik merupakan kunci pencapaian sasaran pembangunan. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar bersama-sama menyusun program-program yang terukur dan berdampak pada pembangunan dengan memperhatikan kaidah tematik, holistik, integrative, dan spasial,” jelas Rachmat, Senin, (05/05/2025).
Selain itu, lanjut Rachmat, untuk mendukung program pemerintah juga harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif, meliputi pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta, percepatan pertumbuhan ekonomi, adopsi teknologi dan inovasi, percepatan pengentasan kemiskinan serta fiscal adaptif dan stabilitas makroekonomi.
Pemerintah dalam hal ini sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen – 6,3 persen, sementara GNI per kapita 5.870, tingkat kemiskinan 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44 – 4,96 persen, rasio gini 0,377 – 0,380, indeks modal manusia 0,57, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 37,14 persen, dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,67.
