Pemerintah Kebut Pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores
Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura) yang akan memangkas waktu perjalanan hingga separuhnya, membuka akses logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di kawasan utara Flores.
Konstruksi Media – Pemerintah terus memperkuat akses konektivitas di Pulau Flores melalui pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores (Lintura), yang menjadi jalur strategis untuk memangkas waktu tempuh antarwilayah dan membuka peluang baru bagi ekonomi lokal.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung progres pembangunan tersebut pada (14/11/2025) lalu. Ruas ini diproyeksikan menghubungkan kawasan Labuan Bajo hingga Kedindi Reo dengan efisiensi waktu yang signifikan.
Menko AHY menegaskan bahwa Lintura akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Labuan Bajo ke Kedindi Reo, yang semula memakan waktu hingga tujuh jam.
“Jalan Lintas Utara Flores ini akan sangat signifikan mengurangi waktu tempuh. Bisa separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” imbuhnya.
Dari total panjang 141 kilometer, terdapat 88 kilometer yang masih dalam tahap pengaspalan, dengan pengerjaan yang terus dipantau secara terukur.
Rencana pelebaran jalan menjadi enam meter juga menjadi prioritas untuk menunjang kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat. Menko AHY menyebutkan bahwa infrastruktur ini akan mendukung tumbuhnya sektor jasa, terutama di bidang transportasi.
Selain itu, sektor pariwisata dan pertanian di kawasan utara Flores juga diproyeksikan memiliki akses pasar yang lebih luas setelah ruas jalan tersambung.
Terkait pendanaan, Menko AHY memastikan bahwa desain teknis telah disiapkan dan akan diajukan dalam usulan anggaran tahun 2026–2027.
“Sudah ada desain kurang lebih sekitar Rp75 miliar dan Rp73 miliar, total sekitar Rp150 miliar untuk panjang 140 kilometer, yang akan kita usulkan di 2026 dan 2027,” katanya.
Di akhir keterangannya, AHY menegaskan pentingnya tata ruang dalam pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan.
“Tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan. Kalau tidak berpijak pada tata ruang, pembangunan bisa semrawut dan mengakibatkan bencana,” pungkasnya.
Kunjungan ini turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Wakil Gubernur NTT, Bupati Manggarai Barat, dan Direktur Jenderal Bina Marga.
Baca Juga : AHY Pastikan APBN Ikut dalam Skema Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh




