Pemerintah Gelar Peletakan Batu Pertama Pembangunan Hunian untuk Prajurit TNI AD di Lima Lokasi
Peletakan batu pertama pembangunan hunian bagi prajurit TNI AD secara serentak di lima lokasi pada 9 Maret 2025.
Menteri PKP, yang akrab disapa Menteri Ara, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan kualitas bangunan yang layak bagi prajurit. Ia juga menekankan bahwa pengembang yang tidak memenuhi standar akan dikenai sanksi.
“Kami akan mencetak rekor pembangunan rumah subsidi dengan jumlah lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap memastikan sasaran yang tepat dan kualitas yang baik, agar rakyat tidak dirugikan,” ujar Menteri Ara.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah rumah subsidi terbesar. Ia juga menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 7 Maret 2025, kinerja penyaluran KPR FLPP telah mencapai 77.207 unit rumah, dengan rincian:
- Realisasi penyaluran: 18.739 unit
- Akad KPR FLPP: 28.809 unit
- Proses SP3K, pembangunan, dan ready stock: 29.659 unit
Sejak era pemerintahan Prabowo–Gibran, terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga saat ini, total penyaluran KPR Subsidi telah mencapai 122.421 unit rumah.
Terkait regulasi pembangunan kawasan hunian, Menteri Ara menyatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, mengingat kebijakan perizinan merupakan kewenangan pemerintah daerah melalui peraturan kepala daerah. (***)
