Pemerintah Bakal Bedakan Tarif KRL Golongan Mampu, Pengamat: Subsidi Harus Tepat Sasaran
Subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum.
Konstruksi Media – Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai sejatinya subsidi transportasi umum diberikan kepada warga yang dalam mobilitas kesehariannya menggunakan transportasi umum untuk bekerja.
Pasalnya, baru-baru ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut tarif KRL Commuter Line selama ini masih disubsidi oleh pemerintah dengan jumlah yang tidak sedikit.
Di mana Kemenhub bakal mengubah sistem pembayaran KRL Commuter Line dengan tarif berbeda antara golongan mampu dan tak mampu.
Dijelaskan oleh Djoko, dalam kontrak Public Service Obligation (PSO) untuk KRL Jabodetabek tahun 2022 yang semula sebesar Rp 1,8 triliun, untuk tahun 2023 mengalami penurunan menjadi Rp 1,6 triliun.
Demikian pula total PSO tahun 2022 untuk layanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, KRL Jogja sebesar Rp 2,8 triliun, juga mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi Rp 2,5 triliun. Sebanyak 64 persen dari nilai total PSO Perkeretaapian diberikan untuk PSO KRL Jabodetabek.
“Dapat dibedakan atau tidak tergantung kemauan politik pemerintahnya dan ketersediaan anggaran yang ada,” jelas Djoko Dalam keterangannya yang diterima Konstruksi Media, Kamis, (05/01/2023).
Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menerangkan dalam rangka memastikan bahwa pembiayaan PSO dapat betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub sedang melakukan kajian mengenai skema subsidi subsidi yang lebih tepat sasaran.
“Kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar,” jelas Adita, (28/12/2022).
Sejauh ini masih tetap diperlukan penyesuaian besaran subsidi PSO, untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat. Sebab, tarif KRL masih disubsidi oleh negara dengan biaya operasional tak sedikit.
“Dengan adanya kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Baca Juga : IKN Usung Konsep Transportasi Cerdas, MTI Soroti Kesiapannya
Kembali, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata mengatakan layanan transportasi umum Bus Trans Jateng dan Bus Trans Semarang sudah memberlakukan pembedaan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.
“Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Malahan, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja,” jelas dia.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata menuturkan, jika bandingkan dengan subsidi untuk daerah 3 T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) dan Perbatasan dengan bus perintis se Indonesia cuma mendapat Rp 177 miliar (327 trayek), atau sekitar sepersepuluh dari PSO KRL Jabodetabek. Subsidi angkutan perintis penyeberangan di 273 iintas Rp. 584 miliar. Angkutan perkotaan di 10 kota hanya Rp 500 miliar.
“Alokasi Dana Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Tahun Anggaran 2023 diprioritaskan untuk KRL dan KA Ekonomi Jarak Dekat karena KA-KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktifitas sehari-hari, sehingga diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada akhirnya mengurangi beban jalan raya,” tuturnya.
Dia menambahkan, ongkos murah naik KRL Jabodetabek, akan tetapi biaya perjalanan layanan transportasi dari tempat tinggal ke stasiun (first mile) dan layanan transportasi dari stasiun ke tempat tujuan (last mile) bisa jadi lebih mahal.
Untuk itu, yang perlu diperhitungkan ada ongkos total perjalan dari rumah hingga ke tempat tujuan tidak lebih dari 10 persen penghasilan bulanan.
Policy Research Working Paper 4440 World Bank menyebut, belanja transportasi yang tepat bagi masyarakat adalah maksimal 10 persen dari upah bulanannya. Kajian World Bank itu berdasarkan riset dari negara-negara di Amerika Latin dan negara di Kepulauan Karibia 2007.
Sementara, survey Badan Litbang Perhubungan tahun 2013 mengatakan, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.
“Saat itu layanan transportasi last mail belum sebaik sekarang. Sekarang setiap stasiun KRKL yang berada di Jakarta sudah terintegrasi dengan Bus Trans Jakarta dan Jak Lingko. Namun layanan transportasi first mile belum banyak perubahan dan cenderung angkutan ke stasiun makin berkurang jumlahnya,” tegas dia.
Dia menambahkan, sejauh ini belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang. Ciptakanlah transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Depok, Kab. Tangerang, Kab. Bogor dan Kota Tangerang Selatan.
“Kita jangan fokus hanya pada tarif KRL Jabodetabek, namun bagaimana kita merancang ongkos transportasi warga bisa kurang dari 10 persen dari pendapatan bulanan. Perancis dan Singapura sudah bisa menekan hingga 3 persen, sedangkan China 7 persen,” imbuhnya.
Kajian tahun 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyatakan, pengguna KRL Jabodetabek di akhir pekan yang bekerja hari Sabtu 5 persen dan di hari Minggu 3 persen, sisanya bepergian tujuan perjalanan sosial (seperti berwisata, kunjungan keluarga, seminar, ke pusat perbelanjaan).
Pada tahun yang sama juga telah ada usulan mekanisme usulan subsidi tepat sasaran bagi pengguna KRL Jabodetabek. Namun, belum ditanggapi dengan serius oleh pemerintah saat itu.
“Tidak ada salahnya jika sekarang perlu dipertajam lagi kajiannya, sehingga pada saat yang tepat dapat diterapkan setelah dilakukan beberapa sosialisasi ke masyarakat,” papar dia.
Dalam setahun bisa lebih 100 hari di akhir pekan dan hari libur. Jika dikurangi subsidinya, dapat menghemat sepertiga. Anggaran yang dihemat itu dapat dialihkan untuk subsidi angkutan umum feeder dari kawasan perumahan menuju stasiun.
Benchmark Penerapan Perbedaan Tarif
Dari berbagai sumber, penerapan perbedaan tarif berlaku di Singapura dengan memberikan subsidi bagi lansia (diskon 25 persen) dan disabilitas dan pelajar (diskon 50 persen). Negara bagian Victoria (Australia) menerapkan pemberian subsidi bagi lansia, disabilitas dan pelajar pada jam tidak sibuk antara jam 09.30 – 16.00 sebesar 30 persen. Belgia menerapkan diskon 19 persen pada jam tidak sibuk dan sibuk untuk moda trem.
Baca Juga : Dewan Transportasi Kota Jakarta Award 2022, Berikut Pemenangnya
Sementara, di Negara Amerika Serikat memberikan diskon di kisaran 20 persen hingga 50 persen (tiap negara bagian berbeda) untuk warga berpenghasilan di bawah upah standar. Metrolink di Kota Manchester (Inggris) menerapkan tarif diskon 50 persen untuk penumpang berpendapatan per bulan kurang dari rata-rata (upah standar minimum) dan tarif diskon 35 persen untuk lansia dan disabilitas.
Negeri Swedia memberikan keringanan tarif bagi warga berstatus kesejahteraan tertentu (tidak bekerja karena cacat) dan manula. Wilayah Regional Marche (Italia) memberikan tarif diskon bagi pengangguran sebesar 50 persen.
Insentif Kendaraan Listrik
Dijelaskan olehnya, kebijakan insentif kendaraan listrik yang akan diluncurkan Kementerian Perindustrian cukup ‘mengusik’ hati nurani para pengguna jasa transportasi umum, khususnya pengguna KRL Jabodetabek.
Di tengah upaya memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, kebijakan ini kontra produktif, jika diberikan pada sejumlah pembelian mobil listrik dan sepeda motor listrik, dampaknya akan menambah kemacetan dan angka kecelakaan lalu lintas.
“Seharusnya, Kementerian Perindustrian turut mendukung upaya pembenahan transportasi umum yang sedang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di kawasan perkotaan dengan menggunakan bus listrik dan kendaraan konversi atau sepeda motor listrik di daerah sulit mendapatkan BBM,” kata dia menambahkan.
Menurutnya, angkutan feeder dari kawasan perumahan di Kawasan Bodetabek menuju stasiun KRL Jabodetabek dapat menggunakan kendaraan umum listrik. Bisa kendaraan umum baru atau kendaraan umum yang ada dikonversi diprioritaskan untuk mendapat program insentif kendaraan listrik.
“Subsidi tepat sasaran harus terus diupayakan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi pengguna transportasi umum. Setiap pengguna transportasi umum wajib menerima subsidi, karena sudah membantu pemerintah untuk mereduksi terjadinya kemacetan, menurunkan tingkat polusi udara, dan turut mengurangi angka kecelakaan,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
