Pembangunan Sekolah Permanen di Aceh, Sumut, dan Sumbar Tunggu Penetapan Lokasi Hunian Tetap Korban Bencana

Konstruksi Media – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan membangun sekolah permanen untuk menggantikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun pembangunan tersebut masih menunggu penetapan lokasi hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan pembangunan sekolah permanen harus menyesuaikan dengan lokasi tempat tinggal baru warga setelah relokasi.

“Untuk pembangunan sekolah permanen ini kami juga harus menunggu sampai lokasi hunian tetap selesai ditetapkan,” ujar Suharti melalui keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, pembangunan sekolah tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena pemerintah perlu memastikan lokasi permukiman permanen masyarakat terdampak bencana. Saat ini, banyak warga masih tinggal di hunian sementara (huntara), sehingga belum dapat dipastikan apakah mereka akan menetap lama di lokasi tersebut.

Kemendikdasmen, kata Suharti, akan menyesuaikan pembangunan fasilitas pendidikan dengan lokasi permukiman masyarakat setelah proses relokasi selesai.

Meski menunggu penetapan huntap, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan sekolah permanen di wilayah terdampak bencana. Dana tersebut berasal dari realokasi anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk renovasi dan pembangunan sekitar 11.000 satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia.

“Sebagian anggaran kita alihkan untuk pemulihan di kawasan bencana, tidak hanya untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, tetapi juga untuk wilayah terdampak bencana sebelumnya yang belum selesai proses rehabilitasi dan rekonstruksinya,” jelasnya.

Baca juga: Selesai Akhir Januari, 190 Huntap Tahap 3 Cianjur Bakal Dihuni Masyarakat Terdampak Bencana

Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, Kemendikdasmen juga memberikan dukungan kepada para guru yang terdampak bencana melalui program tunjangan khusus.

Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Kemendikdasmen, Jamjam Muzaki, mengatakan tunjangan tersebut menyasar sekitar 59.000 guru yang terdampak banjir di wilayah Sumatera.

“Dari estimasi 59.000 guru penerima, sekitar 36.000 guru atau lebih dari 50 persen sudah menerima bantuan,” kata Jamjam.

Setiap guru menerima tunjangan sebesar Rp2 juta per bulan selama tiga bulan, sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp6 juta.

Penyaluran tunjangan tersebut dihitung mulai Desember 2025. Meski program bantuan sudah memasuki bulan terakhir, pemerintah masih membuka verifikasi terhadap data penerima baru karena kondisi di lapangan terus berkembang.

“Pendataan di lapangan bersifat dinamis. Saat ini masih dilakukan verifikasi terhadap beberapa usulan bantuan yang baru masuk,” ujar Jamjam.

Pemerintah berharap langkah pemulihan ini dapat membantu mempercepat proses rehabilitasi sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana, sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. (***)