Pembangunan Infrastruktur PU untuk Efisiensi Biaya Produksi dan Distribusi dalam Pengendalian Inflasi
Berkomitmen mendukung pengendalian inflasi melalui pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat pada pengurangan biaya produksi
Pada sektor konektivitas, telah diselesaikan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.432 km serta pembangunan jalan nasional non-tol baru sepanjang 5.999 km pada tahun 2015-2024. Pada tahun 2024 telah dilaksanakan penanganan jalan daerah sesuai dengan amanat Inpres No.3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dengan capaian sepanjang 3.139 km jalan dan 2.682 meter jembatan.
Kementerian PU juga melakukan pembangunan pengendali banjir seperti normalisasi sungai, pengaman pantai, dan lainnya yang bertujuan mengurangi risiko bencana banjir yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga harga barang naik. Pada periode 2015-2024 telah dibangun infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 2.041 km untuk melindungi kota-kota pesisir yang mengalami abrasi dan erosi.
“Untuk menambah pendapatan masyarakat, khususnya di desa, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat atau padat karya yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat tetap dilaksanakan untuk kegiatan infrastruktur yang sederhana dan tidak membutuhkan teknologi tinggi. Program padat karya Kementerian PU pada tahun 2020-2024 telah menyerap tenaga kerja sebanyak 4,12 juta orang,” kata Wamen Diana.
Sementara itu, terkait kebijakan anggaran tahun 2025 di mana Kementerian PU harus melakukan efisiensi sebesar 80% yang dikhawatirkan akan berdampak pada kurang lancarnya distribusi barang, biaya logistik pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, serta berkurangnya penyerapan tenaga kerja, Wamen Diana mengatakan akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Turut hadir mendampingi Wamen Diana, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Bob Arthur Lombogia. (***)
