Konstruksi Media — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjalin kerja sama strategis dengan Jimly School of Law and Government (JSLG) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola menuju terbentuknya pemerintahan daerah khusus di Ibu Kota Nusantara.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, dan Ketua Pembina JSLG, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., di Auditorium Balai Kota OIKN, Selasa (7/10/2025).
“Hari ini kita menandatangani kerja sama dengan Jimly School of Law and Government. Sesuai arahan Pak Jimly, kita harus tahu apa saja yang perlu disiapkan untuk persiapan IKN menjadi pemerintahan daerah khusus, agar ke depan dapat berjalan dengan baik,” ujar Basuki.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan kuliah umum oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI (2003–2008), yang memberikan penguatan wawasan bagi para pegawai OIKN mengenai arah penyusunan struktur pemerintahan daerah khusus. Hal ini menjadi bagian dari persiapan menuju perwujudan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia tahun 2028.
Baca juga: 1.200 Pelari Meriahkan Swissôtel Nusantara Anniversary Run 2025 di Jantung IKN
Dalam paparannya, Prof. Jimly menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam mempersiapkan IKN sebagai daerah khusus, yaitu:
- Constitution rules — aturan konstitusional sebagai dasar hukum yang kuat,
- Constitution institution — kelembagaan konstitusional yang berfungsi efektif, dan
- Constitution culture — budaya konstitusional yang hidup dalam perilaku aparatur dan masyarakat.
“Pahamilah IKN sebagai Ibu Kota Politik dalam makna positif. Ini bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mempersiapkan tertib administrasi, tata kelola, etika dan budaya pemerintahan, serta pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan sosial dan ekonomi,” jelas Jimly.
Kerja sama ini menandai komitmen Otorita IKN dalam membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga mencerminkan visi Nusantara sebagai miniatur peradaban masa depan bangsa.
“Kita harus bangga dan bertekad menjadikan kota Nusantara contoh peradaban baru Indonesia. Suatu peradaban bisa tenggelam karena lembaganya tidak bermutu, dan hanya akan maju bila institusinya berkualitas. Mari kita tata kelembagaan itu bersama,” tutup Jimly. (***)
