Nazib Faizal: Kolaborasi Antar Kementerian Kunci Keberhasilan Tata Ruang dan Pemerataan Pembangunan
Dukungan lintas sektor menjadi sangat penting agar agenda pembangunan tidak stagnan.
Konstruksi Media – Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur, Nazib Faizal, menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dalam mewujudkan tata ruang yang tangguh dan pembangunan wilayah yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan Nazib saat menjadi narasumber dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-46 Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Senin (17/6/2025).
Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan agraria maupun pengembangan kawasan strategis nasional. Ia mencontohkan bagaimana koordinasi antar-kementerian bisa mempercepat realisasi investasi di sektor peternakan.
“Kalau ada investor masuk, misalnya di bidang peternakan, pasti butuh lahan luas, bukan cuma 10 meter persegi. Satu sapi saja bisa ribuan. Di sini peran kami hadir, membantu carikan lahannya lewat land bank atau menangani kendala seperti HGU atau HPL yang bermasalah, bersama Kementerian ATR/BPN,” ujar Nazib.
Ia menggarisbawahi bahwa dukungan lintas sektor menjadi sangat penting agar agenda pembangunan tidak stagnan. “Kalau tidak saling support, tidak akan jalan. Di Kementan misalnya, ada permintaan lahan untuk sapi dan susu, maka kita bantu dari sisi tata ruang dan legalisasi lahannya,” tambahnya.
Nazib juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan kebijakan tata ruang nasional terpadu yang dinamakan One Spatial Planning Policy. Kebijakan ini mencakup seluruh elemen ruang—darat, laut, udara, bahkan ruang bawah tanah.
“Kita jangan sembarangan menentukan pemanfaatan ruang. Semua harus satu peta, satu kebijakan. Jadi bukan hanya ruang darat, tapi juga laut dan bawah tanah. Harus berdaya guna dan tidak menimbulkan masalah ke depan,” jelasnya.
Inisiatif ini dinilai akan menyatukan berbagai aspek kebijakan sektoral dalam satu kerangka tata ruang nasional, yang selaras dengan arah kebijakan Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian.Nazib juga menyinggung pentingnya strategi Transit-Oriented Development (TOD) sebagai bagian dari solusi perumahan dan pengembangan kota berorientasi transportasi publik.
“TOD bukan hanya konsep. Kita sedang mencari peluang pengembangan kota agar tidak hanya landed house, tapi juga rumah susun di dekat stasiun. Tujuannya agar masyarakat bisa menikmati transportasi yang murah dan berkualitas, seperti KRL,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan kota perlu diarahkan agar masyarakat tinggal, bekerja, dan beraktivitas di area yang terintegrasi dengan transportasi publik—sehingga efisien, inklusif, dan berkelanjutan.
Menanggapi wacana penggunaan grey infrastructure dalam pengembangan wilayah, Nazib mengingatkan agar pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan negara.
“Tidak semua harus dibeton. Kalau semuanya dibeton, bisa bangkrut negara. Bukan soal dananya, tapi efektivitas dan efisiensinya harus diperhatikan,” tegasnya.
Nazib menyebut bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi pegangan dalam merancang infrastruktur, termasuk untuk kawasan pesisir dan ruang publik. Ia mencontohkan studi kasus di kawasan Pondok Bali, Subang, yang sedang dikaji potensi pemanfaatannya sebagai kawasan konservasi mangrove.
Menutup pernyataannya, Nazib menyatakan dukungan penuh kepada INKINDO sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses perencanaan dan pengawasan proyek-proyek pembangunan nasional. “INKINDO punya peran penting dalam menyuarakan aspirasi teknokrat profesional, sekaligus sebagai garda depan dalam implementasi kebijakan teknis di lapangan,” pungkasnya. (***)
